Muhadjir Effendy Dorong Adanya Optimalisasi Penanganan Stunting di Polewali Mandar

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja di Desa Sumarrang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat untuk mengecek penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, pada Kamis (14/9/2023). Pasalnya Menko PMK mendapatkan laporan bahwa angka stunting di Kabupaten Polewali Mandar masih sangat tinggi. 

Bersasarkan data SSGI, Prevalensi stunting tahun 2022 di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 39,3%. Prevalensi tersebut di atas rata-rata nasional dan di atas prevalensi Provinsi Sulawesi Barat yaitu 35%. Dalam kunjungannya di Desa Sumarrang, Menko PMK mengarahkan Kepada Pj Gubernur, Bupati, dan Kepala Desa untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan dana desa untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Polewali Mandar. 

Baca Juga: Berantas Stunting, Muhadjir Ingatkan Para Ibu Pentingnya Protein Hewani

Diketahui pada tahun 2023 Kabupaten Polewali mandar memiliki pagu Dana Desa senilai Rp140,14 Milyar, dengan total realisasi per 9 September 2023 senilai Rp93,71 Milyar. "Saya minta semua ibu hamil dan yang punya anak bawah 5 tahun harus mendapatkan bantuan gizi tambahan. Bisa diambil dari dana desa bisa dioptimalkan sampai sampai 25 persen juga boleh," ujar Muhadjir dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/9/2023).

Dalam kesempatan itu, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar menargetkan angka stunting di daerahnya untuk tahun depan bisa mengalami penurunan sampai 15 persen. Menko PMK juga meminta supaya diambil langkah khusus untuk menangani angka stunting yang masih sangat tinggi. 

Salah satunya, kata Menko PMK adalah dengan mengadakan program bapak asuh stunting. Muhadjir mengatakan, bila setiap pejabat dan orang yang memiliki kemampuan mengangkat anak asuh stunting, maka penurunan stunting bisa mencapai target.

"Saya minta pejabat di sini untuk bisa menjadi bapak asuh stunting. Saya juga minta 2 orang, 2 anak balita di sini jadi anak asuhan saya. Kalau pejabat di seluruh Kabupaten Polewali Mandar ini semua bisa pejabatnya mau jadi bapak asuh mulai dari pejabat daerah anggota DPRD, kemudian Polri, TNI, saya kira 14 persen bisa tercapai," ucapnya.

Baca Juga: Muhadjir: Tangani 1.000 Orang Miskin di Papua Lebih Sulit Dibanding Tangani 10.000 di Jakarta

Menko PMK juga mengapresiasi atas kelengkapan berbagai perlengkapan untuk mempercepat penurunan stunting yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, dia mendapatkan laporan bahwa tiap puskesmas sudah punya alat USG untuk mengecek kehamilan dan juga di tiap posyandu sudah ada antropometri dan telah memenuhi syarat.