Dorong Penanganan Kasus Cepat, Akurat, dan Komprehensif, Menteri PPPA Aktifkan SAPA 129 Terintegrasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengaktifkan Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 Terintegrasi, Kamis (21/9/2023). Aktivasi terintegrasi ini merupakan upaya pemerintah untuk mendekatkan akses layanan SAPA 129 kepada masyarakat.

Selain itu, kata Menteri PPPA agar meningkatkan service level penerimaan pengaduan, memperluas jangkauan layanan pengaduan, dan memudahkan kerjasama pemberian layanan dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Layanan SAPA 129 telah disambut baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya dalam permasalahan terkait perempuan dan anak. Sejak diresmikan tahun 2021 lalu hingga saat ini, Layanan SAPA 129 telah menerima berbagai aduan baik terkait perempuan korban kekerasan maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk korban perdagangan orang. Pada tahun 2022 lalu, SAPA 129 telah menerima aduan sebanyak 2.346 terkait perempuan dan 957 kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya,” ujar Menteri PPPA dikutip dalam siaran pers, Jumat (22/9/2023).

Baca Juga: Kemen-PPPA Dorong Pihak Kepolisian Usut Tuntas Kasus Kekerasan Seksual Anak di Buleleng

Oleh karena itu, pada tahun 2023 ini, KemenPPPA telah melaksanakan pengembangan dan integrasi SAPA 129, mulai dari sistem, pengembangan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, hingga pengembangan sumber daya manusianya.

“Pengembangan dan integrasi SAPA 129 ini merupakan upaya pemerintah untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam berbagai bentuk pengembangan, dari mulai integrasi sistemnya, pengembangan teknologinya, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, sampai pada pengembangan sumber daya manusianya,” tutur Menteri PPPA.

Menurut Menteri PPPA, adanya SAPA 129 di setiap provinsi diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perempuan dan anak dan mempercepat penanganan karena pelapor akan terhubung dengan petugas di wilayah masing-masing. Selain itu, pengembangan dan integrasi SAPA 129 ini juga salah satu bentuk upaya penguatan sinergi antara KemenPPPA dengan dinas pengampu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi.

“Dengan demikian, keterbukaan akses layanan dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan provinsi ini diharapkan dapat mendorong penanganan kasus yang cepat, akurat, dan komprehensif dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat,” pungkas Menteri PPPA.

Menteri PPPA juga kembali mengimbau bahwa masyarakat dapat melaporkan peristiwa kekerasan yang dilihat atau dialami melalui telepon hotline 129 maupun WhatsApp ke nomor 08111-129-129.

Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi SAPA 129 apabila memerlukan informasi terkait permasalahan perempuan dan anak. Dengan demikian, SAPA 129 ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat ketika mengalami, melihat, atau ingin mengakses informasi seputar kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca Juga: Mendagri Teken MoU Dukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan