Indonesia Dorong OKI Jadi Garda Terdepan bagi Masa Depan Afghanistan dan Palestina

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri Pertemuan Koordinasi Tahunan Menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu, Retno menyerukan dua isu utama yang memerlukan perhatian OKI.

"Pertama, mengedepankan hak-hak perempuan. Islam, dengan jelas dan tegas, memperlakukan perempuan dan laki-laki secara setara. Ajaran ini harus dipedomani oleh semua anggota OKI," seru Retno, Jumat (22/9/2023).

Oleh karena itu, Retno menegaskan bahwa OKI perlu memberikan perhatian yang cukup kepada saudara-saudari di Afghanistan, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak mereka, termasuk akses pendidikan dan pekerjaan.

Baca Juga: Retno Marsudi Ajak Negara Anggota PBB Putuskan 'Lingkaran Setan' TBC dan Kemiskinan

Dalam kaitan ini, Retno lalu menyatakan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program kunjungan ulama-ulama yang dikoordinasi OKI ke Afghanistan, untuk berbagi pengalaman terkait pendidikan yang inklusif bagi perempuan.

"Kedua, mengenai Palestina. Apakah yang kita lakukan untuk Palestina sudah cukup?" ujarnya.

Retno juga mengingatkan bahwa OKI lahir karena masalah Palestina. “Saya berharap kita semua tidak lupa untuk membela hak rakyat Palestina," tegas dia.

Lebih lanjut, Retno mengharapkan hak-hak rakyat Palestina dapat dipenuhi seutuhnya, sehingga mereka dapat hidup damai melalui solusi dua negara.

Dengan lantang, Retno juga menegaskan kembali sikap bersama OKI dalam menghadapi meningkatnya Islamophobia. Dia mencontohkan insiden pembakaran Alquran yang semakin sering terjadi di beberapa belahan dunia merupakan tindakan kebencian yang bertujuan untuk memprovokasi umat Islam, dan bukan bentuk dari kebebasan berbicara.

Retno mendesak negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan insiden-insiden tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dia berujar, upaya-upaya untuk saling memahami antarumat beragama juga perlu terus ditingkatkan.

Baca Juga: AMI Berharap OKI Tidak Jadi Alat Propaganda China