Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Rakyat Puas Lihat Kerja Jokowi, Tema Keberlanjutan Kian Diminati di Pilpres 2024

Rakyat Puas Lihat Kerja Jokowi, Tema Keberlanjutan Kian Diminati di Pilpres 2024 Presiden Joko Widodo menyapa para pekerja saat berada di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023). | Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi mencapai rekor tertinggi. Temuan survei NEW INDONESIA Research & Consulting menunjukkan sebanyak 81,7 persen merasa puas dipimpin oleh Jokowi, atau naik tipis dari survei bulan Juli 2023.

Di antara yang merasa puas tersebut, sebanyak 9,6 persen menyatakan sangat puas. Hanya 16,1 persen yang menyatakan tidak puas, di antaranya 0,9 persen merasa tidak puas sama sekali, dan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebesar 2,2 persen.

Baca Juga: Kaesang bin Jokowi Menjadi Ketua Umum PSI, Kornas: Wajar Diberikan Karpet Merah...

Jika dilihat dari tren sejak tahun 2020, tingkat kepuasan cenderung bergerak naik. Sempat turun tajam saat gelombang kedua pandemi Covid-19 pada pertengahan 2021, kemudian naik lagi hingga menembus batas psikologis di atas 80 persen.

Pemulihan ekonomi dan berakhirnya status pandemi memberikan ekspektasi yang tinggi atas kinerja pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi berangsur-angsur pulih dan kini bertahan di atas 5 persen, angka yang cukup tinggi dibanding pencapaian banyak negara.

Demikian pula dengan gejolak inflasi yang dipicu disrupsi rantai pasok komoditas pangan dan energi, serta faktor geopolitik khususnya perang di Ukraina, berhasil diatasi. Ancaman masih muncul dari dampak El Nino dan larangan ekspor pangan oleh sejumlah negara.



Tetap tingginya tingkat kepuasan pada paruh kedua pemerintahan Jokowi, ditambah terpaan pandemi dan perang, memberikan optimisme bagi publik untuk arah pembangunan yang dirasa sudah tepat menuju target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 mendatang.

Pembatasan masa jabatan yang diatur dalam konstitusi membuat Jokowi tak bisa berlaga pada Pemilu 2024 mendatang. Alhasil, publik menaruh harapan pada kepemimpinan nasional berikutnya yang bisa membawa keberlanjutan program-program Jokowi pasca-pemilu.

Keberlanjutan praktis menjadi wacana arus utama dalam gelaran Pilpres mendatang. Seruan perubahan yang digaungkan oleh kekuatan-kekuatan politik oposisi kini cenderung memudar, bahkan harus berkompromi dengan arus besar keberlanjutan tersebut.

Baca Juga: Soal Pilwalkot Depok, Kaesang Pangarep: Sudah Dijawab Jokowi

“Kepuasan publik yang mencapai 81,7 persen menandakan keberlanjutan program Jokowi sebagai arus utama dalam pemilu mendatang,” ungkap Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, pada Selasa (26/9).

Menurut Andreas, dominannya arus utama keberlanjutan ditunjukkan dari tingginya elektabilitas dua capres dari partai-partai terbesar yang notabene pendukung kuat pemerintah.

Prabowo Subianto diusung oleh Gerindra, partai terbesar kedua yang menjadi poros utama Koalisi Indonesia Maju (KIM). Anggotanya mencakup partai-partai di Senayan, yaitu Golkar dan PAN, termasuk Demokrat yang berada di pihak oposisi.

Baca Juga: Eks Komisaris BUMN Ungkap Setelah Kaesang Jadi Ketum PSI: 'Sebentar Lagi Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina'

Selain itu Prabowo mengoleksi dukungan dari banyak partai baru dan non-parlemen, yaitu PBB, Gelora, dan Garuda. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga kerap hadir dalam agenda-agenda koalisi pengusung Prabowo, meskipun belum memutuskan secara formal.

Sedangkan Ganjar Pranowo diusung oleh PDIP yang merupakan partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut. Koalisi pengusung Ganjar juga melibatkan PPP dan dua partai non-Senayan, yaitu Perindo dan Hanura.

Di kubu perubahan, Anies Baswedan yang semula didukung dua partai oposisi yaitu Demokrat dan PKS mengalami gejolak. Demokrat memutuskan keluar dari koalisi dan beralih mendukung Prabowo setelah Muhaimin Iskandar (PKB) dipilih sebagai cawapres Anies.

PKS perlu waktu lebih dari dua minggu untuk bisa menerima pasangan Anies-Cak Imin, atau bertahan di Koalisi Perubahan. Dua partai pemerintah kini mendominasi koalisi pengusung Anies, yaitu Nasdem dan PKB.

“Tarik-menarik soal narasi perubahan antara Demokrat dan kubu Anies mencerminkan perpecahan, serta moderasi yang dialami koalisi setelah bergabungnya PKB dan Cak Imin menjadi cawapres pendamping Anies,” tandas Andreas.

Kubu perubahan melihat bahwa realitas politik yang didominasi oleh narasi keberlanjutan kurang menguntungkan posisinya. “Pelan tapi pasti, Koalisi Perubahan menyesuaikan diri dan ingin turut mencicipi kue elektoral dari faktor Jokowi yang tak terkalahkan,” pungkas Andreas.

Baca Juga: Kinerja Tak Diragukan Presiden Jokowi, Elektabilitas Erick Thohir Melambung Tinggi

Survei NEW INDONESIA Research & Consulting dilakukan pada 11-17 September 2023 terhadap 1200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: