Ketika Batu Bara Disiapkan Menjaga Api Dapur Rakyat Indonesia Tetap Menyala

Asap tipis mengepul dari dapur sederhana milik Nurhayati di pinggiran Muara Enim, Sumatera Selatan. Perempuan 46 tahun itu sibuk menggoreng pempek untuk dijual kembali di warung kecil depan rumahnya.

Di samping kompor, tabung LPG 3 kilogram berwarna hijau tampak mulai ringan. Sudah dua kali dalam sepekan terakhir ia harus membeli isi ulang.

"Kalau gas langka atau naik, kami yang kecil langsung terasa," katanya pelan.

Nurhayati mungkin tak pernah membayangkan bahwa batu bara yang setiap hari melintas di kampungnya kini sedang dipersiapkan menjadi pengganti LPG yang ia gunakan untuk memasak.

Rabu, 29 April 2026, hanya beberapa kilometer dari rumahnya, pemerintah melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di kawasan Bukit Asam Industrial Estate (BEKI), Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

Bagi pemerintah, proyek tersebut bukan sekadar pembangunan industri baru. Ia adalah pertaruhan besar Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang selama bertahun-tahun menguras devisa negara.

Asa itu kembali dinyalakan di Tanjung Enim. Proyek DME kembali dihidupkan setelah sempat kandas pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kala itu, proyek serupa berhenti di tengah jalan setelah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Air Products, memutuskan mundur dari proyek karena alasan keekonomian.

Baca Juga: ReforMiner: DME Lebih Cocok untuk Industri ketimbang Rumah Tangga

Kini, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, proyek tersebut dihidupkan kembali dan masuk dalam daftar 13 proyek hilirisasi tahap II yang diinisiasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Di balik proyek itu, ada persoalan besar yang selama ini menghantui Indonesia, yaitu impor LPG.

Negeri Batu Bara yang Bergantung pada LPG Impor

Indonesia sesungguhnya adalah negara kaya energi. Laporan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Indonesia per Desember 2024 menunjukkan total sumber daya batu bara Indonesia mencapai 97,96 miliar ton.

Dari jumlah tersebut, sekitar 67,33 miliar ton merupakan batu bara kalori rendah atau low rank coal, jenis batu bara yang selama ini nilainya relatif rendah dan mayoritas hanya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap.

Namun ironisnya, di tengah limpahan cadangan batu bara itu, Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun. Sementara kemampuan produksi domestik hanya sekitar 1,6 juta ton. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahun.

Ketergantungan tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan ketika tensi geopolitik global meningkat.

Konflik yang memanas di Timur Tengah sempat mengguncang rantai pasok energi dunia. Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dan gas global, terganggu akibat eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Baca Juga: Hilirisasi Batu Bara: Mengintip Peluang DME Menekan Impor LPG ala Benchmark Dunia

Dampaknya langsung terasa. Harga minyak mentah dunia melesat jauh dari asumsi APBN sebesar US$70 per barel. PT Pertamina (Persero) pun terpaksa melakukan penyesuaian harga LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram akibat lonjakan biaya energi global.

Di titik inilah pemerintah melihat DME sebagai “tameng” baru ketahanan energi nasional.

Proyek yang Pernah Gagal, Kini Dihidupkan Kembali

Dalam seremoni groundbreaking di Tanjung Enim, Presiden Prabowo Subianto menyebut hilirisasi sebagai jalan menuju kebangkitan Indonesia.

"Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur. Kita tidak mau sekadar jual bahan baku, kita mau olah turunan-turunannya di Indonesia supaya nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia," tegas Prabowo.

Menurut Presiden, proyek hilirisasi bukan sekadar agenda industri, melainkan kesempatan emas bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah.

Karena itu, pemerintah ingin BUMN tak lagi hanya menjadi operator bisnis biasa, melainkan mesin transformasi ekonomi nasional.

"Kita olah semua nikel, bauksit, bahkan batu bara, supaya nilai tambah ada di Indonesia dan kemakmuran itu kembali kepada rakyat," ujar Prabowo.

Namun Presiden juga sadar proyek DME bukan perkara mudah.

Sebab Indonesia pernah gagal. Pada era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, proyek serupa sempat berjalan sebelum akhirnya terhenti setelah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Air Products, memutuskan mundur karena proyek dinilai belum layak secara keekonomian.

Kegagalan itu menjadi pelajaran mahal. Karena itu, Prabowo meminta seluruh aspek teknologi dan keekonomian dihitung secara ketat.

"Saya minta kita objektif dan bersifat scientific. Kita hitung secara matematik," katanya.

Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa proyek DME tidak boleh lagi sekadar menjadi simbol hilirisasi, melainkan harus benar-benar bisa hidup secara bisnis dan diterima masyarakat.

Mengubah Batu Bara Menjadi Gas untuk Dapur Rakyat

Secara teknis, DME diproduksi melalui proses gasifikasi batu bara kalori rendah. Batu bara diubah menjadi gas sintetis, lalu diproses menjadi Dimethyl Ether, senyawa yang memiliki karakteristik mirip LPG.

BPI Danantara menjelaskan proyek DME di Tanjung Enim dirancang memiliki kapasitas produksi 1,4 juta ton per tahun. Untuk menopang produksi tersebut, proyek akan menyerap sekitar 7 juta ton batu bara kalori rendah milik PT Bukit Asam Tbk (PTBA) setiap tahun.

Chief Executive Officer BPI Danantara Rosan P. Roeslani mengatakan proyek ini merupakan strategi pemerintah memperkuat kedaulatan energi sekaligus menciptakan nilai tambah industri.

"Mandat kami adalah menciptakan nilai tambah, mengoptimalkan aset, menciptakan efisiensi, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," kata Rosan.

Proyek ini juga menjadi tindak lanjut dari feasibility study (FS) yang disusun Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Baca Juga: Jurus India Tekan Impor LPG: Hemat Rp64 Triliun Lewat Blending DME, RI Bisa Contek?

Bahlil menegaskan Indonesia tidak boleh terus menerus hanya menjadi pengekspor bahan mentah.

"Hilirisasi harus menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan energi, memperbesar penerimaan negara, membuka lapangan kerja, dan memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dinikmati rakyat," ujarnya.

Pemerintah bahkan telah menyiapkan 18 proyek prioritas nasional hilirisasi dengan nilai investasi mencapai US$38,63 miliar atau sekitar Rp618 triliun.

Untuk DME, pengembangan direncanakan tak hanya di Muara Enim, tapi juga di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, PALI, hingga Banyuasin.

MIND ID, Pertamina, dan Ambisi Energi Nasional

Di awal Januari 2026, Holding BUMN Pertambangan Indonesia MIND ID menandatangani kerja sama strategis dengan PT Pertamina (Persero) untuk pengembangan DME.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menyebut kolaborasi itu sebagai bagian dari strategi membangun rantai nilai energi domestik.

"Melalui kerja sama dengan Pertamina, MIND ID berkomitmen mendorong hilirisasi yang memberikan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang," kata Maroef.

Sementara Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyebut proyek ini sebagai tonggak penting kedaulatan energi nasional.

Pertamina nantinya akan berperan sebagai offtaker atau penyerap DME untuk didistribusikan kepada masyarakat melalui jaringan distribusi energi yang sudah dimiliki.

"Ini adalah langkah nyata dalam mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memastikan energi yang lebih terjangkau tersedia bagi rakyat," ujar Simon.

Di sisi hulu, PT Bukit Asam menyiapkan kawasan industri khusus hilirisasi batu bara seluas sekitar 585 hektare di kawasan BEKI.

Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA Turino Yulianto menjelaskan satu pabrik DME diperkirakan membutuhkan pasokan batu bara sekitar 5 hingga 6 juta ton per tahun.

Karena itu, PTBA telah mengunci cadangan batu bara sekitar 800 juta ton di Sumatera Selatan dan Riau untuk mendukung proyek hilirisasi jangka panjang.

"Dari sisi suplai bahan baku sudah ready," ujar Turino dalam Hipmi-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.

Tak hanya itu, PTBA juga tengah menjajaki potensi kerja sama dengan sejumlah perusahaan teknologi dari China, Jerman, dan Amerika Serikat.

Menurut Turino, pemilihan mitra teknologi menjadi kunci keberhasilan proyek karena industri DME masih relatif baru di Indonesia.

Antara Optimisme dan Keraguan

Di balik optimisme besar pemerintah, sejumlah ekonom dan pengamat energi justru mengingatkan adanya tantangan serius. Masalah paling utama adalah keekonomian.

Mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar menilai DME secara teknis memang memungkinkan diproduksi di Indonesia. Namun secara bisnis, produk tersebut belum tentu kompetitif.

"Kalau LPG nonsubsidi 10 kilogram sekarang sekitar Rp220 ribu, maka DME dengan berat ekuivalen bisa 30 persen lebih mahal. Secara teknis visible, yes. Tapi secara komersial, no," kata Arcandra.

Pandangan serupa disampaikan Senior Director Oil and Gas, Petrochemical BPI Danantara Indonesia, Wiko Migantoro.

Menurut Wiko, pemerintah kini tengah mengkaji opsi subsidi untuk memastikan harga DME bisa bersaing dengan LPG.

"LPG juga subsidi. Jadi kemungkinan DME nanti juga masih memerlukan subsidi," ujarnya dalam forum Rembuk Energi dan Hilirisasi 2025 di Jakarta, Rabu, 10 Desember 2025.

Baca Juga: Merajut Asa Swasembada LPG di Bumi Sriwijaya

Pemerintah bahkan tengah mempertimbangkan skema implementasi bertahap, mulai dari pencampuran 20 persen hingga 50 persen DME dalam konsumsi LPG nasional.

Namun tantangan proyek ternyata tidak berhenti pada harga.

Head of Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengingatkan proyek DME memiliki tantangan logistik dan sosial yang kompleks.

Lokasi produksi di Tanjung Enim dinilai jauh dari pusat konsumsi LPG terbesar yang berada di Pulau Jawa.

Selain itu, penggunaan DME juga membutuhkan penyesuaian alat rumah tangga.

"Kompor DME dengan kompor LPG berbeda. Siapa yang menanggung biaya transisi itu?" kata Andry.

Menurutnya, pemerintah perlu menghitung secara transparan agar proyek ketahanan energi tidak justru membebani keuangan BUMN.

"Jangan sampai yang dikorbankan adalah cash flow Bukit Asam dan Pertamina," ujarnya.

Kritik juga datang dari Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Iwa Garniwa.

Ia menilai proyek DME sangat sensitif terhadap harga batu bara dunia.

"Jika harga batu bara di atas US$60 per ton, DME tidak kompetitif tanpa subsidi," kata Iwa.

Belum lagi soal lingkungan. Produksi DME disebut menghasilkan emisi lebih tinggi dibanding LPG. Untuk menekan emisi, diperlukan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) yang justru meningkatkan biaya investasi.

Karena itu, Iwa menyebut DME lebih tepat menjadi solusi transisi jangka pendek-menengah, bukan solusi tunggal energi nasional.

Belajar dari China dan India

Meski penuh tantangan, pemerintah tetap percaya proyek DME masih memiliki masa depan.

Salah satu alasannya adalah keberhasilan sejumlah negara lain.bChina menjadi contoh paling sering disebut.

Negara itu kini mampu memproduksi sekitar 7 juta ton DME per tahun. Pemerintah China memberikan dukungan besar mulai dari subsidi, insentif harga batu bara, hingga kewajiban blending DME dengan LPG.

Hasilnya, harga DME di China bahkan bisa lebih murah dibanding LNG impor.

India juga mulai serius mengembangkan DME.bLaporan Economic Times menyebut pencampuran 20 persen DME hasil gasifikasi batu bara dengan LPG berpotensi menekan impor LPG India hingga 6,3 juta ton per tahun dan menghemat devisa sekitar US$4,04 miliar per tahun.

Indonesia dinilai memiliki modal yang mirip, yaitu sumber daya batu bara besar dan kebutuhan impor LPG yang tinggi.

Potensi pasar global DME pun terus tumbuh.bFortune Business Insights memproyeksikan nilai pasar DME global meningkat dari US$11,09 miliar pada 2025 menjadi US$24,13 miliar pada 2034.

Kawasan Asia Pasifik diprediksi tetap mendominasi pasar global.

Sebuah Pertaruhan Bernama Ketahanan Energi

Bagi Indonesia, proyek DME pada akhirnya bukan sekadar soal batu bara atau gas.

Ini adalah pertaruhan besar tentang bagaimana negara mengelola sumber daya alamnya di tengah perubahan geopolitik dan transisi energi global.

Di satu sisi, dunia bergerak menuju energi bersih dan rendah karbon. Namun di sisi lain, Indonesia masih menghadapi realitas tingginya impor LPG dan melimpahnya cadangan batu bara kalori rendah yang belum termanfaatkan.

Anggota Dewan Energi Nasional Kholid Syeirazi menilai langkah pemerintah mengembangkan DME tidak bisa hanya dilihat dari sisi untung-rugi bisnis.

Menurutnya, ketahanan energi memiliki dimensi strategis yang jauh lebih luas.

"Kita tahu mekanisme pasar itu tidak bisa sepenuhnya dipercaya untuk menjamin keamanan pasokan kita," kata Kholid.

Ia mengakui secara keekonomian DME mungkin belum sepenuhnya kompetitif. Namun jika subsidi tetap harus diberikan, setidaknya subsidi itu akan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

"Kalau LPG kan subsidi dari impor. Kalau DME, subsidi dari produksi kita sendiri," ujarnya.

Pandangan itu menjadi inti dari seluruh proyek DME nasional.

Indonesia tengah mencoba mengubah batu bara kalori rendah yang selama ini dipandang sebelah mata menjadi alat pertahanan energi nasional.

Jalan menuju ke sana jelas tidak mudah. Masalah keekonomian, subsidi, teknologi, lingkungan, hingga kesiapan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Tetapi di tengah berbagai keraguan itu, pemerintah memilih tetap melangkah. Sebab bagi Indonesia, ketahanan energi bukan lagi sekadar pilihan ekonomi, melainkan kebutuhan strategis sebuah bangsa.

Sore mulai turun di Tanjung Enim. Truk-truk batu bara masih melintas di jalanan yang membelah kawasan tambang. Di kejauhan, cerobong PLTU Sumsel 8 berdiri menjulang di tengah langit yang mulai menguning.

Di dapurnya, Nurhayati kembali menyalakan api dari tabung LPG 3 kilogram yang sudah bertahun-tahun menjadi bagian hidupnya.

Ia mungkin tak pernah membayangkan bahwa batu bara kalori rendah yang selama ini dianggap murah dan kurang bernilai kini sedang dipersiapkan untuk menggantikan api di kompornya.

Pemerintah, BUMN, investor, hingga para pengamat kini berbicara soal hilirisasi, subsidi, emisi, teknologi, dan ketahanan energi.

Tetapi pada akhirnya, seluruh pertaruhan besar bernama DME itu akan diuji di ruang paling sederhana, yaitu dapur rakyat Indonesia.

Apakah proyek ini kelak benar-benar mampu mengurangi ketergantungan impor LPG, atau justru menjadi proyek ambisius yang kembali kandas di tengah jalan, waktu yang akan menjawab.

Namun di Tanjung Enim, tempat batu pertama itu diletakkan pada 29 April 2026, Indonesia sekali lagi sedang mencoba menyalakan harapan.

Bahwa suatu hari nanti, api di dapur rakyat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada energi impor.

Bahwa dari perut bumi Sumatera, sebuah asa tentang kemandirian energi sedang diperjuangkan.