Prof. Didik J Rachbini: Media (dan Media Online) Pilar Demokrasi, Harus Netral

Mengapa media harus netral? Pertanyaan ini penting karena semakin modern suatu negara dan semakin terdidik masyarakat, maka media harus tampil menjadi ruang publik (public sphere) yang mencerahkan, bukan alat partai politik, penguasa, atau kelompok tertentu.

Media seharusnya menjadi ruang diskusi rasional tempat masyarakat untuk berdialog secara dialogis, bertukar gagasan, melakukan peran check and balances, dan membangun opini publik yang sehat. Jika media menjadi alat propaganda, maka ia tidak akan menjadi arena deliberasi demokratis, tetapi menjadi bagian dari kementerian pemerintah.

Yang paling gagah dan bermartabat, media tampil sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai pilar keempat demokrasi, media melakukan fungsi pengawasan, bukan menutup-nutupi jika ada penyimpangan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Contoh peran media yang paling ideal adalah investigasi korupsi, karena korupsi merupakan kejahatan extraordinary. Jika perlu, media melakukan kritik terhadap kebijakan, karena kritik tersebut akan semakin membuat kebijakan pemerintah semakin legitimasi (legitimate).

Jika media tidak netral, maka akan muncul arus propaganda dan pencitraan yang tidak ada gunanya bagi publik dan bagi perbaikan demokrasi. Media dengan teknologi big data dan IT bisa berubah menjadi mesin framing pembentuk persepsi yang palsu dan menjadi alat propaganda politik.

Baca Juga: Meutya Hafid: Bukan Sekadar Pengawasan, Kesadaran Diri jadi Kunci Bijak Bermedia Digital

Informasi dari media seperti ini tidak lebih dari membangun citra ala konsultan politik dan narasi yang tidak menjelaskan realitas, tetapi bahkan bisa dipakai untuk memanipulasi opini publik. Dalam ilmu komunikasi politik, ini sering disebut manufacturing consent.

Jadi, pemerintah tidak perlu mengumpulkan, mengorganisasikan, dan memberi arahan kepada media-media yang ada dan sudah berkembang karena media dapat memainkan perannya sendiri. Jika dikumpulkan dan diorganisasi seperti itu, maka fungsi menerangi ruang publik secara sehat akan hilang. Peran sebagai watchdog akan berhenti dan bisa jadi media menjadi alat legitimasi semata.