Resmikan Kawasan Pangan IKN, Wapres Ma'ruf Amin: Ketahanan Pangan Bukanlah Kerja Mandiri

“Saya menaruh harapan, agar pembangunan dan pengelolaan Kawasan Pangan Nusantara melibatkan masyarakat setempat melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani atau korporasi petani, serta tetap mengedepankan keluhuran nilai-nilai dan kearifan lokal,”  pungkas Wapres.

Sebelumnya, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura menyampaikan, momentum peresmian KPN di desa Talaga hari ini merupakan momentum strategis untuk pengembangan potensi sektor pertanian sebagai ciri masyarakat Sulawesi Tengah yang agraris. Ia pun berharap kawasan ini dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Baca Juga: IKN sampai Kebakaran Hutan, Mendagri Tito Ingatkan Tugas Utama Dua Pj Gubenur Baru

“Semoga acara hari ini membawa banyak keberkahan dan manfaat di tengah-tengah kritik terhadap food estate, sehingga Kawasan Pangan Nasional Indonesia Sulawesi Tengah akan hadir sebagai benteng dan garda terdepan untuk mensukseskan kedaulatan pangan Indonesia,” ungkap Rusdy.

Sebagai informasi, KPN Sulteng memiliki luas lahan sebesar 1.123 hektare untuk ditanami tanaman pangan dan hortikultura. Selain tanaman, KPN juga akan dimanfaatkan untuk mengelola sumber-sumber ketahanan pangan lainnya seperti sektor peternakan dan sektor perikanan.

Sementara dengan status Hak Pengelolaan atas Lahan (HPL) pada IKN ini, maka seluas 400 hektar dari lahan akan di distribusikan kepada masyarakat sekitar yang berada di 3 desa terdekat, yakni Desa Talaga, Desa Sabang, dan Desa Kambayang di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, untuk ditanam dan dikelola. 

Hadir dalam acara ini, Bupati Donggala Kasman Lassa, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulteng, dan Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Donggala.

Baca Juga: 3 Kabupaten Berhasil Keluar dari Status Daerah Tertinggal, Wapres Apresiasi Pemprov

Sementara, Wapres didampingi oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah M. Imam Azis, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.