Desentralisasi Fiskal Perkuat Ekonomi Daerah, Luky Alfirman Harap Lima Tujuan Ini Tercapai

"Serta memperkenalkan skema Opsen PKB dan BBNKB untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota, dengan tidak menambah beban Wajib Pajak," sambungnya.

Ketiga, peningkatan kualitas belanja daerah yang dilakukan lewat simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah. 

Baca Juga: Bangkitnya Ekonomi, Home Credit Yakin Catatkan Kinerja Gemilang di Jatim

Selain itu, pemerintah menyusun belanja daerah yang didasarkan atas standar harga, serta mengatur batasan belanja pegawai sebesar maksimal 30% dan belanja infrastruktur layanan publik minimal 40%.

"Agar APBD memberikan kemanfaatan yang lebih optimal bagi masyarakat di daerah," tegas Luky.

Keempat, pembiayaan utang daerah dilakukan untuk mendorong akselerasi penyediaan infrastruktur serta penyederhanaan mekanisme pembiayaan. 

Seperti, mengintegrasikan persetujuan DPRD dengan pembahasan APBD dengan tetap menjaga prudentiality dan mendorong bentuk lain yang berbasis sinergi pendanaan serta kerjasama dengan pihak swasta, BUMN, BUMD, ataupun bersama Pemda yang lain.

Kelima, yakni sinergi fiskal untuk kesinambungan fiskal antara lain penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, kebijakan penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang Daerah, serta sinergi sistem informasi termasuk penggunaan bagan akun standar. Luky juga menyampaikan, UU HKPD memberi terobosan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan mengurangi stunting dengan baik melalui pemberian transfer lebih besar.

Baca Juga: Kemenko Perekonomian Beber Peran Strategis Kerja Sama Ekonomi Multilateral OECD terhadap KEK Mandalika

"Ke depan, instrumen TKD diarahkan untuk pemerataan kesejahteraan secara inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan terus meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD," tandasnya.