Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dukcapil 2023, Dirjen Teguh Ingatkan Pesan Presiden Soal Kedaulatan Digital

Dukcapil 2023, Dirjen Teguh Ingatkan Pesan Presiden Soal Kedaulatan Digital Kredit Foto: Puspen Kemendagri
Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Teguh Setyabudi mendorong Dukcapil daerah untuk menempatkan posisi dan peran dalam mengambil bagian dari kemajuan era digital, salah satunya melalui data kependudukan yang selama ini dikelola. Hal itu selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Sesuai arahan Bapak Presiden di berbagai kesempatan terkait kedaulatan digital Indonesia harus dilindungi dengan menjaga aset digital dan terus mempertahankan produk lokal di pasar digital," ungkap Teguh dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023 di Palembang, Selasa (24/10/2023). 

Teguh menjelaskan, Presiden menggarisbawahi era digital memerlukan kesiapan dan ketangkasan dalam menghadapi perubahan yang cepat.

Baca Juga: Mendagri Beberkan Sejumlah Aspek Pembenahan untuk Meningkatkan Pelayanan Dukcapil

Data, lanjut Teguh, merupakan elemen penting dalam ekosistem digital, sehingga harus dielaborasi, dimanfaatkan, dan dilindungi dengan bijaksana. Ini adalah saat yang krusial bagi Indonesia untuk berinovasi, beradaptasi, dan mengambil tindakan yang tepat guna meraih manfaat maksimal dari era digital yang semakin maju.

"Apa yang disampaikan Bapak Presiden tentu sangat relevan dengan tema Rakornas kita, yaitu 'Penguatan Dukcapil untuk Pelayanan Publik dan Suksesnya Pemilu Serentak 2024'," tuturnya.

Rakornas kali ini, kata Teguh, merupakan gelaran kedua di tahun 2023, dengan konsep Dukcapil PRIMA (Profesional, Responsif, Inovatif, Melayani, dan Akuntabel) sebagai landasan pelayanan Dukcapil untuk turut serta mewujudkan Indonesia Maju.

"Rakornas Dukcapil ini diselenggarakan sekaligus untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu presiden, Pemilu legislatif dan Pilkada serentak yang merupakan agenda demokrasi tahun 2024 sebagai amanat konstitusi," ungkap Teguh.

Di samping itu, sambung dia, Rakornas ini untuk memperkuat penyelenggaraan administrasi kependudukan (adminduk) secara nasional, baik di pusat maupun di daerah dalam mengantisipasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan menghadapi isu Megatrend Global 2045.

"Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden menyampaikan pentingnya peran dari data, termasuk di dalamnya data kependudukan, di era digital yang berkembang pesat saat ini," ujar Teguh.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, era digital telah mengubah lanskap ekonomi, politik, serta sosial, dan data menjadi komoditas berharga dalam ekosistem ini. Data ini mencakup beragam informasi, seperti perilaku konsumen, akses pasar, dan mobilitas talenta digital, yang sangat penting dalam ekonomi digital yang tumbuh subur.

Menyimak perkembangan kondisi nasional ke arah Indonesia Maju dan mengantisipasi trend-trend global 2045, Teguh menekankan, sudah saatnya pengembangan Dukcapil perlu dilakukan secara modern dan efisien sebagai bagian dari sistem tata pemerintahan Indonesia. 

"Dukcapil sebagai subsistem pelayanan publik dan pelayanan pemerintahan. Dukcapil harus mampu memberi feeding yang signifikan melalui drive data policy dalam perumusan kebijakan nasional dan menjadi perekat dalam mengintegrasikan rumusan kebijakan nasional tersebut," cetusnya.

Baca Juga: Gelar Rakornas, Ditjen Dukcapil Kemendagri Perkuat Pelayanan Publik dan Dukung Suksesnya Pemilu 2024

Sebagai informasi, Rakornas tersebut dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Sebagai apresiasi atas prestasi dan kinerja jajaran Dukcapil daerah, Mendagri juga menganugerahkan Dukcapil Awards kepada sejumlah daerah dengan kinerja terbaik.

Rakornas juga dihadiri sejumlah narasumber yang kompeten di antaranya Ketua Komisi II DPR RI, Ketua KPU, dan Pj. Gubernur Sumatera Selatan. Hadir pula narasumber lainnya dari Kemenkeu, Bappenas, Kementerian PAB-RB, BSSN, Kemenlu, dan para Pejabat Eselon I dan II Kemendagri. Kegiatan ini juga dihadiri 2.000 peserta secara langsung dan disediakan zoom meeting dengan kapasitas 1.000 bagi peserta daring.

Baca Juga: Erick Thohir Bakal Kembali Laporkan Dua Dapen yang Dikelola BUMN ke Kejagung

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Amry Nur Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: