Luncurkan Dasbor Desa, Muhadjir Effendy: Kita Dorong Pembangunan Desa di Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memimpin peluncuran Dasbor Desa sebagai platform yang digunakan untuk melakukan optimalisasi pembangunan di wilayah pedesaan.

Muhadjir menyampaikan, melalui Dasbor Desa, Kemenko PMK dapat secara langsung memberikan intervensi dalam melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga teknis berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh desa.

“Mudah-mudahan dengan adanya dasbor secara real time ini, seluruh desa yang ada di Indonesia akan mudah kita dorong pembangunannya. Ini untuk memperpendek spend of cantrol di masing-masing desa,” ujar Muhadjir dalam agenda Seminar Kolaborasi Pembangunan Desa Menuju Indonesia Emas 2045 dan Peluncuran Dasbor Desa yang diselenggarakan di Aula Heritage Kemenko PMK, Selasa (31/10/2023).

Baca Juga: Songsong Indonesia Emas 2045, Muhadjir Effendy: Anak Muda Harus Siap Jadi Pemimpin

Muhadjir juga mengatakan, dasbor tersebut dapat berfungsi untuk melakukan pengawasan yang berkaitan dengan penyimpangan anggaran di desa. Ia menuturkan apabila diketahui terdapat penggunaan anggaran yang tidak wajar dapat secara langsung ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait.

Dasbor desa diketahui merupakan situs aplikasi berbasis daring berbagi-pakai yang diinisiasi bersama antara Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemendesa PDTT, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk menyediakan akses mudah, transparan, dan terkini terhadap data yang berkaitan dengan pembangunan perdesaan.

Menurut Muhadjir, dasbor tersebut akan memainkan peran kunci dalam menyediakan informasi yang akurat antar kementerian dan lembaga untuk mendukung efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan desa sesuai dengan tujuan desa berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Melalui aplikasi tersebut, kementerian dan lembaga yang memiliki kepentingan dapat dengan efektif bekerja sama, mengambil keputusan yang tepat, dan memastikan upaya pembangunan perdesaan berjalan dengan baik. Terlebih, Dasbor Desa telah didukung oleh data dan informasi yang bersumber dari OM-SPAN Kementerian Keuangan, Sistem Konsolidasi Siskeudes Kementerian Dalam Negeri, serta monitoring dan evaluasi dana desa dari Kemendesa PDTT yang dapat mendukung implementasi tindaklanjut di lapangan.

Sementara itu, berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2023, terdapat 11.450 desa mandiri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kendati demikian, masih terdapat 12.018 desa dengan status tertinggal hingga sangat tertinggal yang memerlukan pendekatan pembangunan lebih lanjut.

Melihat kondisi tersebut, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Sorni Paskah Daeli mengatakan, ketepatan dan akurasi data memiliki peran yang esensial dalam pembangunan perdesaan. Menurutnya data yang tepat dan akurat menjadi pondasi bagi perencanaan, implementasi, dan pemantauan berkelanjutan dari berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat perdesaan, khususnya bagi desa dengan status masih tertinggal.