Cuma Hal Teknis, Puan Ogah Ada Pro-Kontra Lagi Soal Bobby dan Gibran

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menegaskan status keanggotaan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution tak lagi dipersoalkan.

Adapun hal itu dia ungkap menyusul isu surat pemecatan yang disiapkan, kendati tak kunjung ditandangani. Puan menilai, status keanggotaan Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution hanya sebatas hal teknis.

Baca Juga: PDIP Segera Tarik Menteri dari Kabinet Jokowi?

"Jadi sudahlah hal-hal teknis administrasi menurut saya itu tidak perlu kita pro-kontra-kan kembali," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Puan mengaku PDIP akan fokus pada kerja-kerja pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD jelang Pilpres 2024 mendatang. Apalagi, tutur Puan, Pemilu sekitar 80 hari lagi hingga tanggal pemungutan suara.

"Bagaimana kemudian kita bekerja di lapangan kemudian menjalankan tugas kita masing-masing secara fungsional kita atau tupoksi kita masing-masing," ujarnya.

"Jadi hal-hal seperti itu sudah tidak perlu lagi dipermasalahkan, kita jalani saja dulu pesta demokrasi ini sampai 14 Februari," tambahnya.

Lebih jauh, Puan berharap Pemilu bisa bergulir dengan baik, lancar, dan adil. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada rakyat untuk menentukan pilihan di Pilpres 2024 mendatang.

"Biarkan rakyat yang menentukan siapa pimpinan atau pemimpin yang rakyat pilih," tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya telah menutup buku terkait persoalan status keanggotaan Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution. Dia menyebut, keduanya telah dipecat melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Solo dan Kota Medan.

Baca Juga: PDIP Klaim Bangun Komunikasi ke AMIN, Anies: Gak Ada, Konsekuensi...

"Itu sudah semua tutup buku, yang penting pemenangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud dengan penuh keyakinan. Semua Mas Gibran juga sama, Mas Gibran sudah tutup buku. Surat sudah diberikan DPC sama isinya. Yang beda hanya tangal dan yang tanda tangan, tapi substansinya sama," kata Hasto di Jakarta, Rabu (15/11/2023).