Anies Baswedan Tawarkan Perubahan untuk Indonesia di Hadapan Warga Muhammadiyah

Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan jadi yang pertama mendapat kesempatan diuji dalam acara dialog terbuka calon presiden-wakil presiden Pilpres 2024 yang diselenggarakan PP Muhammadiyah. Dialog pertama ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (22/11/23).

Dalam pemaparan materinya, Anies menjelaskan nilai perubahan yang pihaknya selama ini suarakan bukan hanya makna kosong belaka.

Ia menilai saat ini ketimpangan di Indonesia jadi masalah serius yang menimbulkan ketidakadilan. Karenanya, Anies menegaskan perubahan yang ia perjuangkan adalah bagaimana menghadirkan keadilan di Indonesia.

Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...

“Saya dan Gus Muhaimin berangkat dengan sebuah niat dan tujuan bahwa ikhtiar kita untuk melakukan perubahan bukan sekadar mengubah, tapi kita ingin Indonesia yang lebih adil, setara, dan memberikan kesempatan setara untuk semua,” ujar Anies dilihat live di kanal Youtube UMS, Rabu (22/11/23).

“Prinsip keadilan adalah prinsip utama yang hendak kami bawa. Ini yang nanti akan diterjemahkan dalam berbagai macam kebijakan,” tambahnya.

Anies mengungkapkan demikian karena menurutnya ketimpangan Indonesia benar adanya. Sebagai contoh ia menyinggung indeks pembangunan manusia antara Jawa-Sumatera dengan daerah lainnya yang menurutnya tak merata. Jawa-Sumatera misalnya di mana Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2013 adalah 69. Sementara itu, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dll indeksnya 69 pada 2023.

Anies menegaskan bukan soal selisih angka yang jadi masalah, tetapi kenyataan diperlukan waktu 10 tahun agar wilayah lain menyamai IPM Jawa-Sumatera menurutnya jadi masalah serius. Menurut Anies, masalah ketimpangan ini tak bisa dibiarkan karena berisiko merusak persatuan yang ada di Indonesia.

“Bagaimana seluruh wilayah ini memiliki kesetaraan, kemakmuran dan kesempatan. Bila terjadi ketimpangan terus menurus maka risikonya adalah menjaga persatuan itu sulit sekali,” jelasnya.

“Pembangunan itu tentang manusia, bukan infrastruktur, bukan tentang bangunan tapi manusianya,” tambahnya.

Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2013 IPM sejumlah wilayah Jawa-Sumatera menunjukkan angka kisaran angka 60-70an. Sebagai contoh Sumatera Utara 68,36; Sumatera Barat 68,91; DKI Jakarta 78,08; Jawa Barat 68,25; Jawa Timur 67,55.