Ditanya Soal Pelanggaran HAM Berat Prabowo Minta Jangan Dipolitisasi, Ganjar Pranowo: Sama Sekali Tidak Menjawab!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Calon Presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mengaku kurang puas dengan jawaban yang disampaikan Capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto atas pertanyaannya dalam debat capres pertama yang diselenggarakan KPU pada Selasa (13/12/12) malam di Jakarta.

Ganjar yang mendapat kesempatan bertanya ke Prabowo menyinggung soal permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Menurut Ganjar ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diumumkan ke publik mulai dari Peristiwa 65, petrus, penghilangan paksa, sampai Wamena.

Lanjut Ganjar, pada tahun 2009 lalu DPR mengeluarkan 4 rekomendasi pada presiden. Rekomendasi tersebut, satu bentuk pengadilan HAM ad hoc, kedua menemukan 13 korban penghilangan paksa, ketiga memberikan kompensasi dan pemulihan dan yang keempat meratifikasi konvensi anti-penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan.

Baca Juga: Ditanya Ganjar soal Pelanggaran HAM Berat '13 Orang Hilang', Prabowo Subianto: Kenapa Tanya Saya?

"Kalau Bapak di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa ziarah?" tanya Ganjar.

Merespons hal tersebut Prabowo menyinggung soal MENKOPOLHUKAM saat ini Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres Ganjar. Menurut Prabowo harusnya masalah ini kewenangan Mahfud.

Prabowo pun merasa heran soal HAM ini selalu diarahkan kepadanya saat survei elektabilitasnya tinggi.

Menteri Pertahanan itu minta Ganjar agar masalah HAM tidak dipolitisasi.

"Saya merasa saya yang sangat keras membela HAM. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya dan membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi Mas Ganjar ya," imbuh Prabowo.

Mendengar jawaban Prabowo, Ganjar merasa sang Menteri Pertahanan tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaan yang ia tanyakan.

Padahal menurut Ganjar hal ini harus ada ketegasan agar pilpres-pilpres berikutnya tak ada lagi hal seperti ini yang ditanyakan.

"Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden Pak, saya akan bereskan ini agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya," kata Ganjar.