Capres Janji Tegakkan HAM, Amnesty Minta Jangan Buat Rakyat Kecewa: Harus Buat Kebijakan Nyata

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyambut baik komitmen dan janji penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang disampaikan 3 Calon Presiden di acara debat pertama capres pada Selasa (12/12/23) kemarin.

Usman menekankan janji penegakkan HAM harus jelas langkah dan kebijakan yang akan diambil dalam implementasinya.

Lanjut Usman, jangan sampai rakyat dibuat kecewa dengan janji penegakkan HAM yang hanya sekadar janji belaka.

“Kita lihat semua kandidat capres berjanji menegakkan hak asasi manusia. Komitmen ini baik. Tapi bagaimana kebijakan konkretnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata,” ungkap Usman sebagaimana dikutip dari laman amnesty.id, Kamis (14/12/23).

Baca Juga: Pendekatan Militer Prabowo Atasi Konflik Papua Dinilai Bermasalah: 'Justru Buat Kekerasan Tidak Berhenti'

Usman juga menyinggung soal pelanggaran HAM yang dilakukan atas dasar kepentingan investasi semata.

Menurutnya seharusnya Capres bisa menjelaskan lebih konkret mengenai langkah strategis mereka menangani kasus-kasus yang selama ini berkaitan dengan hal tersebut.

“Pelanggaran HAM akibat pembangunan pro-investasi dengan mengorbankan warga sipil, seperti terjadi di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera hingga Flores juga luput. Padahal mereka dapat memaparkan bagaimana upaya memajukan kesejahteraan sosial melalui pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi warga.

“Penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih perlu kebijakan yang bukan hanya Presiden tapi juga DPR. Inilah PR besar yang hingga kini belum ditangani baik oleh pemerintahan saat ini dan menjadi tugas besar ke depan.

Secara khusus, Usman menyoroti pandangan Prabowo soal pendekatan militer untuk atas masalah konflik di Papua.

Alih-alih menyelesaikan, Usman menilai hal tersebut justru membuat kekerasan terus terjadi di Papua.