Harga Kebutuhan Pokok Meningkat Jadi Alasan Terkuat Publik Tidak Puas dengan Kinerja Jokowi

Meningkatnya harga kebutuhan pokok jadi alasan terkuat mayoritas publik yang merasa tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Hal ini berdasar pada temuan survei terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.

Alasan meningkatnya harga kebutuhan pokok menyentuh 27,7 persen, dan alasan kedua terbesar adalah karena bansos yang diberikan tidak merata dengan 16,5 persen.

“Ada masyarakat yang tidak puas, kita tanya terutama karena faktor meningkatnya harga kebutuhan pokok, kedua terkait bantuan tapi mereka menganggap bantuan pemerintah Jokowi tidak merata,” ungkap pendiri Indikator, Burhanudin Muhtadi pada penyampaian hasil rilis secara daring, Kamis (18/1/24).

Adapun Indikator berdasar survei terbaru mereka menyimpulkan publik mayoritas masih puas dengan kinerja Jokowi yang mana mencapai angka 76,5 persen.

Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...

Angka 76,5 persen didapatkan dengan perincian sangat puas 15 persen dan 61,5 persen cukup puas. Sedangkan kurang puas mencapai 19 persen, tidak puas sama sekali 2,2, persen, dengan 2,2 persen tidak tahu atau tidak jawab.

“Mayoritas warga cukup/sangat puas atas kinerja Joko Widodo sebagai Presiden, 76.5%,” demikian bunyi rilis Indikator pada Kamis (18/1/24).

“76,5 persen kalau dibulatkan 77 persen, masyarakat merasa sangat puas dan cukup puas,” jelas Burhanudin.

Sementara itu, alasan sering beri bansos tercatat menyentuh angka 39 persen diikuti pembangunan infrastruktur di posisi kedua dengan 23,9 persen pada publik yang menilai puas terhadap kinerja Jokowi.

“Apa yang menyebabkan mereka puas, kita tanya secara spontan apa yang buat mereka puas, alasan terbesar adalah karena Jokowi banyak beri bantuan sosial kepada rakyat,” ungkap Burhanudin.

Baca Juga: 'Desak Anies' Edisi Nakes, Anies Baswedan Tekankan Pentingnya Kesehatan di Indonesia

Survei Indikator ini dilakukan 30 Desember 2023-6 Januari 2024. Penarikan sampel survei Indikator kali ini menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel basis sebanyak 1200 orang yang berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional, kemudian dilakukan oversample di 13 Provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Sehingga total sample sebanyak 4.560 responden.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.