Presiden Disebut Boleh Memihak, Timnas AMIN Tagih Janji Jokowi: Kami Menuntut...

Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Usamah Abdul Aziz menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku akan menjaga netralitasnya di Pilpres.

Hal itu dia ungkap menyusul pernyataan Jokowi yang menilai seorang presiden diperbolehkan memihak dan ikut berkampanye selama tidak memanfaatkan fasilitas negara.

"Kami menuntut konsistensi pernyataan Pak Jokowi pada saat makan bersama tiga capres yang menyepakati untuk Presiden beserta jajarannya bersikap netral," kata Usamah saat dihubungi, Rabu (24/1/2024).

Meski begitu, Usamah menduga pernyataan Jokowi tidak lain ditujukan sebagai bentuk dukungan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju sebagai cawapres nomor urut 2.

Baca Juga: Pendidikan Tiada Arah Jelas, Anies: Ganti Menteri, Ganti Kurikulum

"Kami memahami pernyataan Presiden tersebut karena putranya sendiri yang maju sebagai calon wakil presiden, sehingga seorang ayah harus membantu anaknya," jelasnya. 

Kendati demikian, Usamah berharap gelaran Pemilu bisa berjalan jujur dan adil kendati pemimpin negaranya berpihak nantinya. 

"Kami hanya bisa berharap penyelenggaraan pemilu kali ini bisa netral, bisa luber, walaupun presidennya tidak netral nantinya, bila pak Jokowi nantinya tidak netral," tandasnya. 

Sebagaimana diketahui, Jokowi menilai seorang pemimpin boleh memihak dan ikut berkampanye dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres). 

Baca Juga: Izin Acara 'Desak Anies' Lagi-lagi Dicabut Mendadak, Anies Baswedan Tegar: Belum Sebanding dengan Masalah Keluarga di Indonesia

Di samping itu, Jokowi juga menilai pejabat setara menteri pun boleh berkampanye dan memihak. Menurutnya, hal itu masuk dalam hak demokrasi warga negara. 

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Yang terpenting menurutnya, kampanye yang dilakukan pejabat pemerintahan tidak menggunakan fasilitas negara. Sejauh tidak memanfaatkan itu, Jokowi menilai pejabat boleh ikut berkampanye. 

"Yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," jelasnya.