Jokowi Dinilai Panik Gegara Sebut Presiden Boleh Berkampanye dan Memihak

Asisten head coach Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN), Jazilul Fawaid komentari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut pemimpin boleh berkampanye dan memihak di Pemilu.

Secara normatif, Jazilul menilai pernyataan Jokowi menandakan ada pihak yang mulai panik jelang pemungutan suara di Pilpres 2024 mendatang. Pasangan AMIN sendiri, kata Jazilul, akan tetap berpihak pada rakyat.

"Pernyataan itu menunjukan tanda kepanikan. Bagi pasangan AMIN, kami berpihak kepada rakyat, beraliansi dengan rakyat," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski begitu, Jazilul meyakini pemilih cerdas dalam menyikapi pernyataan Jokowi. Menurutnya, rakyat tahu tujuan pernyataan Jokowi itu untuk melanggengkan kekuasan. 

Baca Juga: Anies Baswedan Mengaku Dapat Pelajaran Terkait Sikap Seorang Pemimpin Usai Bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X

"Meskipun dalam undang-undang boleh berkampanye, asal tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti, itu kan normatif. Karena hal itu melekat setiap saat. Jadi, rakyat akan memandang bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasan," jelasnya. 

Jazilul pun menyinggung Ketetapan Majelis Permusyawaratan (TAP MPR) tentang etika kehidupan bernegara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"KKN lah yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa," ucap Jazilul.

Sebagaimana diketahui, Jokowi menilai seorang pemimpin boleh memihak dan ikut berkampanye dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres). 

Baca Juga: Beri Wejangan untuk Anies Baswedan, Sri Sultan Hamengku Buwono X: Pemimpin Harus Merangkul Semua

Di samping itu, Jokowi juga menilai pejabat setara menteri pun boleh berkampanye dan memihak. Menurutnya, hal itu masuk dalam hak demokrasi warga negara. 

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Yang terpenting menurutnya, kampanye yang dilakukan pejabat pemerintahan tidak menggunakan fasilitas negara. Sejauh tidak memanfaatkan itu, Jokowi menilai pejabat boleh ikut berkampanye. 

"Yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," jelasnya.