Langkah Pemberantasan Kemiskinan, Program Ambisius Gibran Rakabuming untuk Indonesia

Angka kemiskinan yang tinggi terus menjadi hambatan utama dalam pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut penelitian (Maipita & Fitrawaty, 2014), kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, dan obat-obatan. Diperlukan upaya bersama untuk mengatasi masalah ini melalui kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada semester pertama tahun 2021, melihat tingkat kemiskinan yang mencapai 10,14% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 27.542.770 orang (BPS, 2021), menjadi indikator bahwa kemiskinan di Indonesia merupakan dampak kompleks dari berbagai faktor yang saling terkait. Hasil penelitian yang menyebutkan keterbatasan sumber daya alam, modal, lapangan kerja, pendidikan rendah, keengganan bekerja, dan beban keluarga (Itang, 2015) menunjukkan kompleksitas permasalahan ini. Lebih jauh, penelitian lain (Pratama, 2014) menegaskan bahwa variabel inflasi, konsumsi, pendapatan perkapita, dan indeks pembangunan manusia (IPM) juga memiliki dampak simultan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan perlu pendekatan holistik yang melibatkan upaya untuk mengatasi semua aspek ini secara bersama-sama dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Baca Juga: Mengawal Janji, Mahasiswa Kalbar Minta Prabowo-Gibran Tandatangani Kontrak Politik

Berbagai program penanggulangan kemiskinan menurut (Remi & Tjiptoherijanto, 2002) menunjukkan bahwa keberhasilannya sangat bergantung pada penargetan kelompok sasaran dan wilayah yang dijangkau. Sejalan dengan pandangan (Todaro & Smith, 2015), pengetahuan mendalam tentang karakteristik ekonomi dan identifikasi golongan miskin menjadi kunci dalam merumuskan program dan kebijakan yang efektif.

Pentingnya menanggulangi kemiskinan tidak hanya tercermin dalam konteks kemanusiaan, tetapi juga dalam keberlanjutan pembangunan suatu negara. Gibran Rakabuming Raka ingin menghadirkan perubahan signifikan dengan upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0% dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Langkah-langkah konkret dan solusi inovatif perlu diimplementasikan untuk mencapai tujuan ini.

Pertama-tama, identifikasi akar penyebab kemiskinan harus menjadi fokus utama. Penelitian (Maipita & Fitrawaty, 2014) dan (Pratama, 2014) menyoroti berbagai faktor yang menjadi pemicu kemiskinan, seperti keterbatasan sumber daya alam, modal, lapangan kerja, pendidikan rendah, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, formulasi kebijakan pemberantasan kemiskinan harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kondisi masyarakat yang terkena dampak.

Menyadari bahwa tidak semua kelompok masyarakat memiliki kebutuhan dan tantangan yang sama, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang tersegmentasi. Penelitian (Remi & Tjiptoherijanto, 2002) menunjukkan bahwa keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tergantung pada penargetan yang tepat terhadap kelompok sasaran dan daerah yang membutuhkan. Oleh karena itu, suksesnya upaya pemberantasan kemiskinan bergantung pada sejauh mana kebijakan dan program yang diimplementasikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap kelompok.

Langkah berikutnya adalah menyusun program-program pemberantasan kemiskinan yang efektif. Sebagaimana disebutkan oleh (Bappenas, 2007), program penanggulangan kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama mencakup program khusus untuk kaum miskin, seperti bantuan beras, bantuan langsung tunai, dan jaminan kesehatan. Implementasi program-program ini dengan efektif dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi keluarga miskin. Contoh lainnya adalah upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi mereka yang berada dalam kondisi kurang beruntung.

Kelompok kedua melibatkan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kaum miskin. Program seperti pengurangan biaya sekolah, penyediaan obat generik, dan pendanaan pelayanan kesehatan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih merata dan adil. Dengan demikian, pendekatan ini bukan hanya memberikan manfaat bagi mereka yang secara langsung terkena dampak kemiskinan, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kesetaraan dalam akses terhadap layanan publik.

Menurut Gibran Rakabuming Raka, dalam rangka mencapai target ambisius pemberantasan kemiskinan, pemerintah perlu memprioritaskan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, memastikan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Pendidikan yang berkualitas dapat menjadi kunci dalam menghentikan siklus kemiskinan, membuka pintu gerbang menuju peluang yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Selain itu, upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Program jaminan kesehatan yang mencakup seluruh populasi dapat memberikan perlindungan finansial bagi mereka yang rentan terhadap beban biaya kesehatan yang tinggi. Dengan memastikan bahwa kesehatan adalah hak untuk semua, pemerintah dapat membangun fondasi yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam pemberantasan kemiskinan. Sektor swasta memiliki peran penting, aktif terlibat dalam inisiatif ini dengan memberikan kontribusi nyata melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, masyarakat sipil memiliki peran vital dalam memantau dan melakukan advokasi untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan kemiskinan.

Penting juga untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Penerapan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program bantuan sosial, memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Selain itu, inovasi dalam sektor ekonomi dan pelatihan keterampilan diharapkan dapat menciptakan peluang baru bagi mereka yang berjuang keluar dari kemiskinan.

Baca Juga: Ketua BEM UI 2023 Sebut Gibran Tengil dan Cuma Paham Hilirisasi

Pada akhirnya, pemberantasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan merupakan tugas bersama. Dengan melibatkan semua pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, serta mengadopsi pendekatan yang holistik dan berbasis data, kita memiliki potensi untuk mencapai tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam mencapai visi tersebut, keterlibatan aktif dari semua sektor dan lapisan masyarakat menjadi kunci untuk meraih kemajuan yang signifikan.