Prabowo Tegaskan Batas Defisit APBN Tetap 3 Persen Demi Disiplin Fiskal

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga batas defisit anggaran sebesar 3 persen dari PDB. Aturan tersebut tidak akan diubah kecuali Indonesia menghadapi kondisi darurat besar seperti pandemi.

Prabowo menilai batas defisit merupakan instrumen penting untuk menjaga kedisiplinan pengelolaan keuangan negara secara mandiri. Kedisiplinan fiskal ini juga menjadi indikator utama yang diperhatikan oleh para investor internasional selama ini.

Pemerintah menolak gagasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penambahan utang negara secara besar-besaran. Prabowo memegang prinsip dasar bahwa pengeluaran negara harus selalu disesuaikan dengan kemampuan pendapatan yang dihasilkan.

Indonesia tetap mempertahankan aturan pembatasan defisit ini meskipun banyak negara di Uni Eropa mulai meninggalkannya. Komitmen ini bertujuan agar ketahanan ekonomi nasional tetap stabil di tengah ketidakpastian kondisi global.

"Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan," tegas Prabowo pada Senin (16/3/2026). Ia menekankan bahwa prinsip hidup hemat dan produktif sangat krusial bagi keberlangsungan sebuah bangsa.

Krisis energi di mancanegara juga menjadi pengingat bagi pemerintah untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Indonesia memiliki posisi yang lebih baik karena memiliki sumber energi domestik yang melimpah seperti kelapa sawit.

Pemerintah akan terus mengembangkan potensi energi panas bumi serta tenaga surya untuk memperkuat ketahanan nasional. Pengembangan tenaga air dan biofuel juga menjadi prioritas dalam rencana strategis kemandirian energi masa depan.

Indonesia ditargetkan akan menjadi negara yang sangat efisien dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Ketergantungan terhadap sumber energi dari pihak eksternal diharapkan dapat berkurang secara drastis melalui kebijakan tersebut.

Baca Juga: Defisit APBN Bisa Tembus 3%, Purbaya Tunggu Arahan Prabowo

Prabowo berharap kebijakan efisiensi ini dapat membawa stabilitas ekonomi tanpa harus mengubah undang-undang keuangan negara. Disiplin fiskal akan tetap menjadi landasan utama dalam menjalankan roda pemerintahan pada periode ini.

Kemandirian energi dan disiplin anggaran diyakini mampu membuat Indonesia bertahan dari gejolak ekonomi dunia. Pemerintah optimis transisi energi domestik akan berjalan optimal dengan dukungan sumber daya alam yang tersedia.