Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sepanjang 2023, 76.900 Desa Kelurahan Diterangi Listrik PLN

Sepanjang 2023, 76.900 Desa Kelurahan Diterangi  Listrik PLN Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Jakarta -

Selama tahun 2023, Pemerintah melalui PT PLN (Persero) berhasil melistriki sebanyak 76.900 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sebagai komitmen mewujudkan listrik berkeadilan khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat dalam ketenagalistrikan nasional, pihaknya akan terus berupaya mendukung pemerataan listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

”Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan Pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila kelima Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (28/1/2024). Baca Juga: Keren! Dirut PLN Dinobatkan Jadi Executive of The Year Tingkat Asia

Darmawan mengatakan, dengan total 83.637 desa dan kelurahan yang sudah berlistrik secara nasional, 76.900 di antaranya diterangi oleh listrik PLN melalui program listrik desa (lisdes). 

Sedangkan sisanya bersumber dari listrik non-PLN sebanyak 3.885 desa dan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) sebanyak 2.852 desa, sehingga di tahun 2023, rasio desa berlistrik (RDB) nasional telah mencapai 99,85%.

Capaian Desa Berlistrik PLN secara periodik di tahun 2023 di antaranya periode triwulan I (Januari-Maret) sebanyak 76.110 desa dan kelurahan.

Upaya PLN pada triwulan ini dirasakan langsung oleh masyarakat di Kepulauan Aru. Melalui dana Penyertaan Modal Negara (PMN), PLN membangun sistem listrik untuk 2.192 rumah tangga yang tersebar di 15 desa selama ini bergantung pada genset.

PLN melanjutkan upaya menerangi Indonesia pada triwulan II (April-Juni) dengan realisasi 76.546 desa dan kelurahan, triwulan III (Juli-September) capai 76.679 desa dan kelurahan, dan pada triwulan IV berhasil meningkat menjadi 76.900 desa dan kelurahan.

Pada September 2023, sejumlah desa di Flores akhirnya menikmati listrik dari PLN. Sebelumnya PLN membangun jaringan listrik untuk menyambung akses listrik bagi desa terpencil di Flores yang selama ini bergantung pada genset. 

”Listrik merupakan jantungnya perekonomian Indonesia, untuk itu kami berkomitmen untuk terus meningkatkan rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi. Dengan bekal transformasi digital yang berhasil kami lakukan, di tahun 2024 kami yakin lebih signifikan. Ini adalah bagaimana sila kelima Pancasila benar-benar kita wujudkan dalam bentuk nyata, yaitu terang seantero negeri,” ujarnya. 

Darmawan mengatakan, penggalakkan program Lisdes juga sejalan dengan langkah nasional dalam mencapai Rasio Elektrifikasi 100%. Hingga Desember 2023 Rasio Elektrifikasi nasional mencapai 99,79%.

"Untuk bisa menuntaskan mandat ini bukan sesuatu hal yang mudah. Berbagai rintangan jarak, cuaca, topografi ekstrem menjadi tantangan yang tak membuat PLN gentar dalam memberikan akses listrik kepada seluruh masyarakat," ucapnya. 

Lanjutnya, Upaya PLN bersama pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus memeratakan akses listrik kepada masyarakat juga dilakukan melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). 

BPBL merupakan program bantuan pemasangan baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu meliputi pemasangan instalasi tenaga listrik, biaya sertifikasi laik operasi (SLO), biaya penyambungan baru ke PLN sampai dengan pengisian token listrik perdana. Baca Juga: Geber Program Gasifikasi Pembangkit Listrik, Ini Progresnya

Sepanjang 2023, PLN berhasil merealisasikan program ini kepada 131.600 rumah tangga atau melebihi target 125 ribu rumah tangga. 

Dimana, penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial berdomisili di daerah 3T, dan/atau berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat layak menerima BPBL.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Djati Waluyo
Editor: Fajar Sulaiman

Advertisement

Bagikan Artikel: