IESR Dorong PLTS 100 GW Terintegrasi dengan Program Listrik Desa

Rencana pemerintah memulai pembangunan tahap pertama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) mendapat dukungan dari Institute for Essential Services Reform (IESR). 

Namun, lembaga tersebut mengingatkan agar proyek energi surya skala jumbo itu tidak hanya berorientasi pada penambahan kapasitas pembangkit, melainkan juga diintegrasikan dengan program listrik desa (lisdes) untuk memperluas akses energi dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut pembangunan tahap pertama PLTS 100 GW akan dimulai dalam waktu dekat.

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan pembangunan PLTS 100 GW perlu dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan menjadi bagian dari transformasi sistem penyediaan energi yang menyeluruh. Menurutnya, program listrik desa tidak seharusnya hanya mengejar target rasio elektrifikasi.

"Listrik desa tidak boleh lagi dipandang sekadar pemenuhan indikator statistik rasio elektrifikasi, melainkan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, memicu pemanfaatan energi yang produktif demi menggerakkan ekonomi masyarakat," ujar Fabby dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

IESR menilai pengembangan PLTS 100 GW dapat menjadi momentum mempercepat elektrifikasi di pulau-pulau kecil dan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). 

Melalui peta jalan Solar Archipelago, lembaga tersebut mengusulkan pemanfaatan energi surya berbasis komunitas secara masif untuk mendukung target pengembangan sebelum 2030.

Menurut IESR, integrasi program listrik desa dengan pengembangan PLTS berbasis potensi lokal juga akan memperluas manfaat ekonomi dari investasi energi bersih. 

Baca Juga: Bulan Depan, Menkop Ferry Bakal Resmikan PLTS Kelolaan Koperasi di Kepulauan Riau

Baca Juga: Ini Strategi PLN Capai PLTS 100 GW Prabowo

Selain meningkatkan akses listrik, kebijakan tersebut dinilai mampu mendorong kegiatan ekonomi produktif di pedesaan sekaligus mempercepat pemerataan transisi energi.

"Dengan mengintegrasikan lisdes ke dalam program PLTS 100 GW berbasis potensi lokal, pemerintah tidak hanya mengejar target kapasitas pembangkit energi surya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, mempercepat demokratisasi energi, dan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan hingga ke pelosok nusantara," kata Fabby.