Pemerintah Jokowi Berpotensi Impor Beras, DPR: Ini Memprihatinkan...

Anggota Komisi IV DPR Slamet menyoroti wacana pemerintah yang berpotensi impor beras sebesar 5 juta ton pada tahun 2024. Ia menegaskan langkah ini bukanlah sebuah langkah antisipatif guna menghadapi El Nino.

Pemerintah Indonesia menurutnya harus berupaya berbenah diri. Satu di antaranya adalah mengevaluasi dan memperbaiki sistem logistik nasional daripada melakukan impor beras.

Baca Juga: Lewat Tujuh Inpres Jalan Daerah, Jokowi Yakin Bisa Dongkrak Ekonomi Yogyakarta

"Ini memprihatinkan. Impor ini bukan semata-mata karena El Nino. Pemerintah di sini harus transparan dan sepatutnya mengevaluasi," ungkap Slamet, dilansir Rabu (31/1).

Ia mengingatkan tulang punggung kedaulatan pangan Indonesia adalah para petani. Ia menegaskan ketika musim panen seharusnya Pemerintah Indonesia menyerap hasil panen, bukan malah mengutamakan impor. Jika dibiarkan, harga gabah yang dihasilkan para petani akan konsisten anjlok akibat impor beras. 

Sementara Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia berulang kali juga mengingatkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian untuk memperbaiki data beras stok nasional. Baginya, data ini vital untuk mengukur kebutuhan dan kekuatan pasokan beras yang diperoleh.

Tanpa usaha perbaikan ini, baginya, Pemerintah Indonesia telah abai soal kedaulatan pangan negara. Sebab itu, ia konsisten mendorong upaya perbaikan data stok beras nasional. 

"Basis datanya dari mana? Perlu kita pertanyakan mengapa harus impor (beras)? Memang impor (beras) ini sebenarnya untuk siapa? Kalau bisa stabilisasi, masa serap gabah petani rendah ketika panen. Mengapa harus impor sebanyak itu?" pungkas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Sebagai informasi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia berpotensi impor beras hingga 5 juta ton pada 2024. Rencana ini muncul lantaran adanya tantangan pertanian yang semakin kompleks dan potensi krisis pangan dunia.

Baca Juga: Bisa Jadi Superpower, Pengganti Jokowi Diminta Optimalkan Sektor Maritim

Meningkatnya permintaan akan pangan pascapandemi COVID-19, menyebabkan harga pangan semakin mahal yang dapat mendorong terjadinya darurat pangan global. Hal ini juga dapat berpotensi mengancam stabilitas sosial ekonomi dan politik Indonesia.