Pertamina Patra Niaga Siap Salurkan BBM Subsidi Sesuai Kuota Pemerintah

Besaran kuota subsidi BBM dan LPG pada tahun 2024 telah ditetapkan. Didasarkan pada SK Kepala BPH Migas No. 89/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023 untuk penyaluran BBM Bersubsidi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Tanah dengan kuota 0,5 Juta Kilo Liter (KL), JBT Minyak Solar dengan kuota 17,8 Juta KL, dan LPG Tabung 3 Kg sebesar 8,03 Juta Metric Ton (MT) didasarkan pada Kepmen ESDM No. 446.K/MG.05/DJM/2023.

Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading, Pertamina akan memastikan distribusi energi bersubsidi di tahun 2024 dapat menjangkau masyarakat kurang mampu di seluruh pelosok negeri dengan harga terjangkau.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan, Pertamina Patra Niaga siap menyalurkan BBM dan LPG subsidi sesuai dengan kuota yang ditetapkan Pemerintah. Bahkan pihaknya melakukan inovasi untuk memastikan BBM dan LPG subsidi bisa tepat sasaran.
“Dalam memastikan penyaluran subsidi energi khususnya BBM dan LPG, Pertamina Patra Niaga melakukan beberapa inovasi, yang utama melalui program digitalisasi. Sudah berjalan dan terus kami evaluasi adalah Program Subsidi Tepat untuk JBT Solar dan mulai awal tahun ini dijalankan Subsidi Tepat LPG 3 Kg,” terang Riva.

Baca Juga: Pertamina Dinilai Berhasil Menjaga Kuota Subsidi Melalui Digitalisasi
Subsidi Tepat JBT Solar sudah diuji coba sejak tahun 2022 dan berjalan secara nasional di 514 Kota dan Kabupaten untuk penggunaan QR Code pada Bulan Juli 2023 lalu.
Sepanjang tahun 2023, hampir 14 juta KL transaksi Solar sudah tercatat secara digital. 92% merupakan penyaluran ke kendaraan dan 8% sisanya kepada usaha perikanan, usaha pertanian, UMKM, dan layanan umum seperti fasilitas kesehatan dan BNPB.
Untuk LPG 3 Kg, sejak Januari lalu juga sudah diwajibkan masyarakat menunjukkan KTP untuk kemudian NIK-nya akan di cek melalui Merchant Apps Pertamina (MAP) di Pangkalan sebelum dapat membeli LPG bersubsidi. 248 ribu lebih Pangkalan di 411 Kota dan Kabupaten yang sudah konversi kini sudah siap melayani Subsidi Tepat LPG 3 Kg.

Sejak bergulir di 1 Januari lalu, tercatat 31 juta NIK sudah melakukan transaksi dengan total lebih dari 495 juta tabung LPG 3Kg. 85% dari total transaksi ini tercatat untuk konsumen Rumah Tangga, dan 15% sisanya merupakan UMKM serta petani dan nelayan sasaran.

“Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi semakin transparan penyalurannya. Dengan adanya subsidi dan kuota yang sudah ditetapkan, melalui Subsidi Tepat Pertamina Patra Niaga ini berkomitmen menyediakan data penyaluran yang se-transparan mungkin, ini menjadi bukti validitas data dan bentuk tanggung jawab kami terhadap penugasan yang diberikan,” lanjut Riva.

Baca Juga: Optimis Tepat Sasaran, Pertamina Pede Salurkan Subsidi Energi 2024
Selain Subsidi Tepat, Riva mengatakan Pertamina Patra Niaga saat ini bisa mengakses Pertamina Integrated Enterprise Data & Command Center (PIEDCC). Didukung dengan digitalisasi di Fuel dan LPG Terminal serta digitalisasi SPBU, Riva mengatakan saat ini proses distribusi hingga stok di SPBU dan Pangkalan LPG dapat dipantau secara real time.
“Jadi selain memastikan transparansi data, Pertamina Patra Niaga juga terus menjamin ketersediaan produk, termasuk BBM dan LPG subsidi agar selalu tersedia. Ini menjadi komitmen kami untuk melayani, memberi, dan memenuhi kebutuhan energi disetiap kegiatan masyarakat termasuk ke wilayah pelosok,” tukas Riva.

Senada dengan Riva, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa inovasi yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga adalah untuk memastikan tugas pemerintah kepada Pertamina untuk mendistribusikan subsidi energi dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang tepat.

“Pertamina secara berkelanjutan akan memonitor dan mengevaluasi proses distribusi subsidi energi. Inovasi akan terus dilakukan. Semua ini tujuannya agar subsidi energi tepat sasaran yang kemudian dapat membantu daya beli masyarakat dan produktivitas pelaku usaha kecil,“ jelas Fadjar.