Bantuan Buku dan Dana Tunai Dukung Pengembangan Perpustakaan Desa dan Taman Baca Masyarakat di KLU

Dalam acara Rakornas Kemenko PMK di Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada Rabu (8/5/2024), sejumlah perpustakaan desa dan taman baca masyarakat di wilayah tersebut mendapat dukungan yang signifikan. 

Sebanyak 10 perpustakaan desa dan 5 taman baca masyarakat menerima bantuan buku berkualitas dari Perpustakaan Nasional dan dana tunai sebesar Rp5 juta dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Penerima bantuan tersebut di antaranya adalah Perpustakaan Desa Pacu Membaca, Perpustakaan Desa Malaka, Perpustakaan Desa Santong Mulia, Perpustakaan Bangkit Bersama, Perpustakaan Sama Guna, TBM Nurul Yaqin Sebaro, Klub Baca Perempuan, Anak Bumi Gili Trawangan, Bale Baca Dayang Gunung, dan Kampoeng Literasi.

Menurut Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, keberadaan perpustakaan memiliki peran penting dalam membentuk kualitas manusia yang unggul. Namun, Adin juga mengungkapkan keprihatinannya karena masih banyak pihak yang belum memahami esensi dari perpustakaan. 

Keberadaan perpustakaan, terutama di desa, seharusnya memberikan kesempatan dan pengalaman bagi masyarakat untuk berkembang melalui pengetahuan yang diperoleh dari membaca.

"Pengetahuan adalah kekuatan yang dahsyat. Pengetahuan yang didapat dari membaca membuat masyarakat literat, kreatif, inovatif dan sejahtera. Dan tidak ada masyarakat maju tanpa budaya baca yang kuat," jelas Adin.

Baca Juga: Kenali Literasi Digital Sejak Dini, Lalu Tingkatkan Kecakapan Agar Aman dan Produktif di Ruang Digital

Dari data Kemendes PDTT baru 33.902 desa yang telah memiliki perpustakaan. Sedangkan, 41.363 desa lainnya belum ada perpustakaan. 

Oleh karena itu, Kemendes PDTT  menyiapkan langkah strategis agar desa-desa lainnya bisa menunjukkan kesetaraan pembangunan manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi melalui perpustakaan. 

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta, menyatakan bahwa perpustakaan desa dan taman baca masyarakat telah menjadi bagian dari komponen indeks desa membangun (IDM). 

"Jadi, kami merevisi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Di mana ada tambahan penekanan pemanfaatan pendapatan desa (APB desa), yakni pendidikan dan pendidikan kemasyarakatan," terang Ivan. 

Ivan juga menegaskan bahwa pendanaan untuk perpustakaan desa atau taman baca masyarakat dapat diperoleh melalui APB Desa, hibah, donasi, atau lembaga swasta. Ivan beralasan ekosistem pendidikan kemasyarakatan sudah pasti membutuhkan TBM, perpustakaan desa, atau nama lainnya. 

Baca Juga: Melawan Darurat Literasi Indonesia, Ini Langkah Bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI dan Perpustakaan Nasional

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Amir, menjelaskan bahwa dari 1.144 desa yang ada, hanya 93 desa yang memiliki perpustakaan. 

Bahkan, hanya 12 di antaranya yang telah terakreditasi. Hal ini menunjukkan pentingnya penekanan pada pemanfaatan dana desa untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di desa.

Secara nasional, KLU masuk ke dalam kategori daerah tertinggal dengan  angka rata-rata kemiskinan diatas 20%. sehingga penguatan literasi masih memerlukan upaya sinergi dan intervensi dari pemerintah pusat. 

"Kami sepakat budaya literasi akan berpengaruh pada pengentasan kemiskinan," pungkas Asda I Bidang Pemerintahan dan Kesra KLU Atmaja Gumbara.