Menekan Emisi, Indonesia Siap Lakukan Elektrifikasi Transportasi Publik?

Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia memproyeksikan 11 kota prioritas yang dianggap mampu mendorong penurunan emisi karbon (CO2) yang bersumber dari transportasi publik berbahan bakar minyak. Komitmen itu tertuang dalam studi Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Eltrifikasi Transpotasi Publik Perkokaan Berbasis Jalan yang baru saja diserahkan kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Selasa (21/5/2024).

Adapun studi tersebut merupakan dukungan ITDP Indonesia dalam mempercepat tercapainya target 90% elektrifikasi transportasi publik pada tahun 2030 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 (Perpres 22/2017). Dalam usulannya, ITDP menargetkan 6.600 bus listrik beroperasi di 11 kota prioritas, yaitu Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Batam, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Bogor, dan Padang.

Baca Juga: Ditempel Ketat Produsen China, Tesla Ternyata Masih Jadi Jawara Mobil LIstrik

Untuk menelisik kesiapan pemerintah daerah (pemda) terkait elektrifikasi transportasi publik, kesiapan infrastruktur transportasi menjadi prasyarat sebelum melakukan transisi dari bahan bakar minyak menjadi listrik. Dalam hal ini, komitmen pemda untuk melaksanakan layanan transportasi publik menjadi salah satu pertanyaan besar.

Hanya 11 Kota yang Siap Lakukan Elektrifikasi Transportasi Publik

Berdasarkan studi ITDP yang baru diluncurkan tahun 2024, tercatat 19 kota di Indonesia yang tidak memiliki sistem layanan trasnportasi publik yang memadai. Apalagi, elektrifikasi dan sistem layanan transportasi publik menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

"Jadi yang mau saya sampaikan adalah, kita jangan terlalu fokus di teknologi bus listriknya, tapi di transportasi publiknya dulu, baru kita ngomongin bus listriknya,” kata Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang kepada wartawan di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Gonggom menuturkan, dipilinya 11 kota prioritas didasarkan pada komitmen masing-masing Pemda dalam mendorong penurunan emisi karbon melalui elektrifikasi bus di samping kesiapan siapan infrastruktur transportasi publik itu sendiri.

Sementra untuk pengimplementasian elekrifikasi transportasi publik sendiri, kata Gonggom, tidak hanya menjadi keputusan pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, kolaborasi lembaga eksekutif dan legislatif juga dibutuhkan mengingat keduanya juga memiliki peran dalam membentuk regulasi terkait.

“Untuk mencapai target ini (eletrifikasi transportasi publik) dibutuhkan kolaborasi dari pemerintah nasional dan pemerintah daerahnya. Bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatifnya,” kata Gonggom.

Sabagaimana kolaborasi yang dilakukan Pemda Pekanbaru dengan lembaga legislatif daerahnya, tutur Gonggom, yang memiliki komitmen dengan membentuk peraturan daerah (Pemda) khusus terkait transportasi publik. Adapun Perda tersebut memuat 5% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk transportasi publik.

Baca Juga: Jokowi Bertemu Puan di WWF ke-10, Anak Buah Megawati: Para Pemimpin Kompak Menyangkut Hal Strategis

Gonggom mengapresiasi langkah Pemda Pekanbaru yang dinilai telah menjalankan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab atas penyelengaraan angkutan umum. Dia memandang, langkah tersebut perlu dicontoh Pemda lainnya sebagai komitmennya terhadap transportasi umum.