Menekan Emisi, Indonesia Siap Lakukan Elektrifikasi Transportasi Publik?

“Itu yang sangat kami apresiasi. Itu harapannya bisa menjadi contoh bagi kota-kota yang lainnya. Karena sebenarnya kan transportasi ini adalah hak, kalau menurut undang-undang itu hak wajib non-dasar,” jelasnya.

Untuk menyeragamkan kesiapan elektrifikasi transportasi publik, Gonggom sendiri mengaku, ITDP telah berkordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mewajibkan Pemda-Pemda memenuhi hak wajib non-dasar terkait transportasi publik. Hal itu dinilai perlu agar Pemda di seluruh Indonesia membentuk segulasi yang kuat dan berkelanjutan mengenai transportasi publik.

Baca Juga: Sejajar dengan BCA dan BRI, Hasnur Raih Penghargaan The Best 6 Investortrust Companies 2024

“Jadi bukan lagi licensing, karena kan kalau kita lihat di kota-kota yang masih banyak angkot, itu kan sistemnya sebenarnya hanya root licensing, ya. Jadi tidak ada intervensi dari pemerintah. Nah harapan kami mindset ini berubah menjadi service orientated, yang berbasis layanan, di mana nanti pemerintah bisa intervensi dari bentuk subsidi atau bisa kan bentuk perencanaannya,” jelasnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Chief Executive Officer ITDP, Heather Thompson menilai, rumusan kebijakan mengenai transportasi publik menjadi sebuah keharusan yang perlu diwujudkan tiap-tiap pemda di seluruh Indonesia. Pasalnya, kata dia, terdapat banyak keuntung yang diperoleh masyarakat dari transportasi publik.

Meski terdapat banyak tantangan, kata Heather, tak banyak negara yang memiliki regulasi khusus transportasi publik. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia sebagai negara percontohan di sektor transportasi publik.

“Menjadi peluang bagi Indonesia untuk mulai atau menjadi salah satu contoh. Dan kalau misalnya berbicara negara lain, untuk yang punya contoh kepemimpinan yang baik dan sudah punya satu hukum yang baik, mungkin Meksiko juga satu hal yang bisa dilihat atau dipelajari,” kata Heather.

Elektrifikasi Transportasi Publik Bukan Sekadar Memindahkan Penumpang

Elektrifikasi di sektor transportasi publik menjadi satu diskursus yang berkaitan dengan isu perubahan iklim. ITDP sendiri menargetkan elektrifikasi transportasi publik dapat menurunkan suhu hingga 1,5 derajat celsius.

Berdasarkan salah satu studi ITDP yang berkerjasama dengan salah satu universitas di Amerika Serikat, Heather menilai banyaknya pengguna transportasi publik tidak langsung menurunkan suhu hingga 1,5 derajat.

“Kalau misalnya hanya memaksakan orang untuk berpindah ke transportasi publik saja, ternyata itu juga sama-sama tidak bisa mengurangi atau mencapai target pengurangan 1,5 derajat itu,” ungkapnya.

Ada dua skema yang mampu mendorong percepatan penurunan suhu. Pertama, kata Heather, menambah volume pengguna transportasi publik dengan bus telah melalui proses elektifikasi. Kedua mengurangi volume pengguna kendaraan pribadi berbasis bahan bakar minyak.

Baca Juga: Terbitkan SPI 321, Kemenparekraf dan Kemenkeu Harap Kekayaaan Intelektual Bernilai Ekonomi

“Karena spesifik dari studi kami untuk Indonesia, ketika menghitung hanya elektrifikasi saja atau tadi, perpindahan ke transportasi publik saja, ya, target ini masih belum bisa dipenuhi. Maka dengan menambahkan kedua itu, ditambah usaha yang masif, meskipun belum tercapai juga untuk target Indonesia, tapi hal ini menjadi masih mungkin mendekati ke pengurangan 1,5 derajat celsius,” pungkasnya.