Serius Basmi Judi Online, Menkominfo Budi Akan 'Tagih' Google

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi akan bertemu dengan perwakilan dari Google. Hal ini untuk membahas komitmen dalam pemberantasan judi online di Indonesia.

Budi Arie mengatakan, pertemuan ini akan memfokuskan bagaimana raksasa teknologi tersebut dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu mengatasi masalah judi online yang meresahkan masyarakat.

Baca Juga: Diancam Denda, Google hingga TikTok Diminta Berantas Judi Online

"Google sebagai bentuk partisipasinya dalam program-program pemerintah, termasuk utamanya membasmi judi online, akan membantu dengan teknologi AI-nya. Besok kita ketemu dan nanti disampaikan," kata Budi di Jakarta, Senin (3/6/2024).

Menurut Budi, penggunaan kecerdasaran buatan dalam memerangi judi online sejalan dengan fokus Google. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memerangi praktik judi online yang dianggap merusak moral masyarakat. 

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan berbagai upaya untuk memblokir konten judi online. Sejak 17 Juli 2023 hingga 22 Mei 2024, Kemenkominfo telah memblokir akses terhadap 1.918.520 konten judi online.

Selain itu, Kemenkominfo juga menutup 18.877 sisipan halaman judi online di situs pendidikan dan 22.714 sisipan halaman judi online di situs pemerintahan dalam periode yang sama.

Untuk memudahkan pengawasan, Kemenkominfo telah mendeteksi 20.241 kata kunci yang berkaitan dengan konten judi online di Google sejak 7 November 2023 hingga 22 Mei 2024, serta 2.702 kata kunci di platform jejaring sosial milik Meta sejak 15 Desember 2022 hingga 22 Mei 2024.

Baca Juga: Kominfo Gandeng ISP Berantas Judi Online, Ancam Cabut Izin Jika Tak Kooperatif

Dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan dari Google, diharapkan upaya Kemenkominfo dalam memberantas judi online akan semakin efektif dan efisien. Pertemuan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menjaga moral dan keamanan digital masyarakat Indonesia.