Peta Koalisi Prabowo-Gibran Bisa Berantakan Jika Anies Setuju Usulan PKS untuk Pilkada DKI Jakarta

Jurnalis Forum News Network (FNN) Hersubeno Arief menilai peta koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa berantakan jika Anies Baswedan menyetujui usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Usulan PKS tersebut adalah memasangkannya bersama Sohibul Iman untuk Pilkada DKI Jakarta 2024, karena jika terjadi maka Anies Baswedan pasti mendapat tiket untuk berlaga, sehingga Partai Golkar akan menarik Ridwan Kamil dari peredaran.

Baca Juga: Anies Sepakat Pilihan PKS Berduet dengan Sohibul Iman di Pilkada DKI Jakarta

"Dan dengan situasi sehari ini kalau kemudian Anies menyatakan yes setuju dengan usulan dari PKS ya berarti Anies dipastikan akan maju pada Pilkada Jakarta, dan ini membuat peta di koalisi 02 ini juga yang tadinya berharap agar Ridwan Kamil mau maju menandingi Anies Baswedan bisa berantakan," ucap pria yang akrab disapa Hersu itu.

"Dipastikan kalau hal itu terjadi Anies pasti dapat tiket  ya Golkar akan menarik pencalonan Ridwan Kamil dari Jakarta dan memilih dia untuk mencalonkan Ridwan Kamil itu di Pilkada Jabar yang peluang menangnya lebih besar," sambungnya, dikutip dari YouTube Hersubeno Point, Kamis (27/6).

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengumumkan partainya akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) dan Mohamad Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur (cawagub) di Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Dewan Pimpinan Tingkat pada rapat di hari kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rasyied Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan bapak Mohamad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur," ucap Syaikhu di Jakarta, Selasa (25/6), dikutip dari CNN Indonesia.

Ia mengatakan keputusan duet antara Anies dengan Sohibul Iman diambil berdasarkan saran serta masukan dari tokoh adama, masyarakat, hingga cendikiawan.

Namun agar bisa maju di Pilkada DKI Jakarta 2024, sejauh ini PKS masih harus berkoalisi dengan partai politik lain agar memenuhi syarat kepemilikan kursi DPRD DKI Jakarta.