Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kebijakan Satu Peta Bakal Berdampak Serius pada Industri Sawit

Kebijakan Satu Peta Bakal Berdampak Serius pada Industri Sawit Kredit Foto: Antara/Budi Candra Setya
Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung menanggapi kebijakan satu peta atau one map policy (OMP) akan sangat mempengaruhi kepastian hukum dan usaha di Indonesia, termasuk salah satunya industri sawit. 

Selain itu, industri sawit juga dibayang-bayangi dengan masalah tumpang tindih regulasi yang masih belum matang. Salah satunya masalah ketidakpastian hukum berupa klaim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas sekitar 3 jutaan hektar kebun sawit dalam kawasan hutan.

Baca Juga: Luhut Sebut Banyak Perusahaan Sawit Tak Punya NPWP, Gapki: Anggota Kami Aman

Hal tersebut tentu membantah klaim Airlangga Hartanto yang menyebut bahwa OMP mengurangi hampir 20 juta hektare lahan tumpang tindih di seluruh Indonesia.

“Belum lagi tumpang tindih antar sektor sesama kebun sawit, dengan pertambangan, dengan tanah adat. Jika OMP dilaksanakan secara konsisten dan berkeadilan, seharunya (OMP) mampu menyelesaikan masalah tumpang tindih tersebut sehingga ada kepastian berusaha dan investasi pada industri sawit,” ucap Tungkot kepada Warta Ekonomi, Jumat (12/7/2024).

Tungkot menyarankan, OMP untuk ruang atau tata guna lahan lebih diperluas dan diimplementasikan dengan omnibus policy industri sawit baik hulu maupun hilir. Pasalnya, dia menilai sampai saat ini kebijakan pada industri sawit masih tersekat-sekat antara hulu-hilir dan antar kementerian.

“Sehingga berbagai masalah muncul seperti biaya tinggi, perijinan berbelit dan mahal, inkonsistensi kebijakan hulu-hilir serta ketidakpastian dalam berusaha. Era sekarang menuntut traceability dan respons cepat dari hulu-hilir,” kata dia.

Baca Juga: RSPO Miliki Anggota Baru, Tambahan untuk Ekosistem Sawit Berkelanjutan

Untuk membuat industri sawit lebih berdaya saing dan berkontribusi besar bagi masyarakat, sambungnya, pemerintah perlu membuat pendekatan kebijakan secara integratif antara hulu dan hilir dalam satu mata rantai pasok (supply chain integrative). 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Uswah Hasanah
Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: