Kebijakan Satu Peta Bakal Berdampak Serius pada Industri Sawit

Tak lupa, dirinya berharap Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) saat ini bisa ditransformasi menjadi suatu Badan Nasional di bawah langsung Presiden, bukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menganggap hal tersebut akan mempermudah Omnibus Policy sawit yang terintegrasi secara hulu-hilir di level nasional.

“Misalnya Badan Sawit Nasional atau Badan Komoditas Perkebunan Strategis yang mencakup sawit, kelapa, kakao, teh, dan gula secara integratif hulu dan hilir. Badan nasional tersebut nantinya tidak hanya terbatas pada kegiatan ‘pungut-kelola-salurkan’ dana perkebunan seperti BPDPKS selama ini, tapi juga mengelola kebijakan integrasi hulu-hilir,” pungkasnya.

Baca Juga: Dampak Kampanye Anti Sawit Ternyata Rugikan Uni Eropa

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyebut bahwa Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) diklaim telah berhasil mengurangi hampir 20 juta hektare lahan tumpang tindih di seluruh Indonesia. 

"Dengan demikian, telah terjadi penurunan tumpang tindih sebesar 10,5% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir," ujar Airlangga dalam konferensi pers One Map Policy Summit 2024 di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024). 

Baca Juga: SPKS Sebut Penyelesaian Lahan Sawit Rakyat Harus Dilihat dari Tipologi Tanahnya

Menurut dia, OMP adalah kebijakan penting lantaran mampu menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Kebijakan ini mencakup beberapa kegiatan utama, yaitu kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), serta sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian.