Indonesia Ungkit Standar Ganda Negara Demokrasi soal Konflik Israel-Palestina di PBB

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, mengkritik standar ganda negara-negara penganut demokrasi dalam menangani konflik Israel dan Palestina. Kritik ini diungkapkan dalam konteks upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 16 yang mencakup Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat.

“Bagaimana kita berbicara demokrasi, bila di depan mata ada standar ganda soal demokrasi dan pelanggaran HAM, termasuk pengabaian terang-terangan negara-negara demokrasi terhadap genosida di depan mata?” ujar Fadli Zon dalam diskusi panel SDG 16 pada IPU UN Parliamentary Forum at the High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Selasa (16/7/2024).

Baca Juga: Kecam Nahdliyin Temui Presiden Israel, DPR: Indonesia Jadi Seperti Tak Bersolidaritas ke Palestina

Fadli Zon menyoroti bahwa aturan internasional sering kali tidak dihormati dalam konflik antara Israel dan Palestina, yang memperburuk upaya pencapaian SDG 16.

Menurutnya, pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam konflik tersebut merusak kepercayaan publik.

“Jika tak diakomodasi, kepercayaan masyarakat akan lebih tergerus, merusak kepercayaan yang sudah rapuh,” tambahnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Fadli Zon menekankan perlunya parlemen yang kuat dan inklusif. Ini dapat dicapai dengan memperkuat aspirasi publik melalui partisipasi publik yang bermakna, di mana pendapat dan keluhan masyarakat didengar, dipertimbangkan, dan ditanggapi.

“Parlemen yang transparan dan terbuka perlu didukung dengan legislasi dasar seperti UU tentang Partisipasi Publik dan UU Keterbukaan Informasi,” tegasnya.

Baca Juga: PBNU Akan Hadirkan Elite Palestina, Buktikan Tak Dukung Israel

Dalam acara tersebut, Fadli Zon didampingi oleh anggota delegasi BKSAP DPR RI lainnya, termasuk Gilang Dhielafararez dan Agustina Wilujeng dari Fraksi PDI-Perjuangan, Putu Supadma Rudana dari Fraksi Partai Demokrat, Sukamta dari Fraksi PKS, Achmad Hafidz Tohir dari Fraksi PAN, dan Kamrussamad dari Fraksi Partai Gerindra.