Kolaborasi Industri Sawit — Pemkab Pasaman Barat Siap Tekan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) bersama dengan perusahaan kelapa sawit dan perbankan mulai meningkatkan kebijakan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) untuk penanggulangan kemiskinan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan percepatan penurunan stunting.

Menurut Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi, di Simpang Empat menyebut jika pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan bersama perusahaan.

Baca Juga: Industri Sawit Diramal Makin Subur Karena Hal Ini

"Kita juga telah mendatangi perusahaan yang ada di Pasaman Barat untuk menjalin kerja sama dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujar Hamsuardi, dalam keterangan yang diterima Warta Ekonomi, Kamis (12/9/2024).

Dia menilai jika kemiskinan ekstrem di Pasaman Barat masih cukup tinggi. Hal itu bisa dilihat dari data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Tercatat, pada tahun lalu di wilayah tersebut baru dapat menanggulangi kemiskinan ekstrem sebanyak 0,7% saja.

"Beberapa perusahaan telah mengambil andil. Di antaranya Wilmar Group yang memberikan CSR tahun 2023 pada empat sasaran penerima manfaat di Nagari (Desa) Mandiangin, Bayur Kabung, Panjung Pangkal dan Maligi,” jelasnya. 

Dalam keterangan yang sama, Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto, menekankan bahwa minimnya keuangan daerah tidak memungkinkan untuk menyelesaikan seluruh persoalan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan.

"Oleh karena itu, kami memohon dukungan dari semua pihak, terutama perusahaan pengolahan kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit, perbankan, dan lainnya dalam menyalurkan CSR," katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pasaman Barat Ikhwanri mengatakan pada 2023 tingkat kemiskinan di berada pada angka 6,92 persen atau 33.520 jiwa.

Baca Juga: Pemkab Bangka Raup Cuan Rp20 Miliar dari DBH Sawit

Sementara prevalensi stunting pada tahun yang sama berada pada angka 29,7 persen atau setara dengan 5.098 balita dengan target penurunan hingga 14 persen. Sedangkan kemiskinan ekstrem tahun 2023 berada pada angka 0,70 persen atau 3.410 jiwa.