PON 2024 Resmi Ditutup, BNPT Sukses Mitigasi Dini Pencegahan Aksi Teror

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI merasa sukses pagelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh-Sumut tanpa adanya gejolak dan aksi teror, hingga resmi ditutup oleh Menteri PMK, Jumat (20/9/24). 

Deputi Pencegahan dan Mitigasi BNPT Mayjen TNI Rudi Widodo mengatakan, sesuai aturan BNPT melakukan fungsi pencegahan dalam mitigasi potensi terjadinya ancaman aksi teror yang terstruktur oleh kelompok tertentu. 

"Mitigasi radikalisme seperti aksi teror, BNPT diberi mandat Perpres nomor 22 tahun 2024. Sebelum dilaksanakan pembukaan secara resmi PON 2024, kami telah melakukan gelar operasi pencegahan. Seperti simulasi deteksi dini ancaman teror dan dampak pasca kejadian," katanya. 

Asesmen juga dilakukan untuk memastikan objek vital strategis menjadi prioritas pengamanan, yang mencakup transportasi, venue event, termasuk asrama atau penginapan ratusan atlet. 

"Mitigasi dari potensi terjadinya gangguan keamanan bagi tamu VIP dan pejabat negara juga telah dimatangkan melalui gelar sebelum dilaksanakan acara resmi pembukaan," ujarnya. 

Koordinasi dengan keamanan wilayah setempat, diakui Rudi, sangat diperlukan karena BNPT tidak bisa berdiri sendiri dalam menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan dan kerjasama penindakan hukum. 

"Tugas dilapangan asesmen kami, membantu kerja Pangdam dan Kapolda di daerah pelaksanaan event nasional yang dihadiri tamu pejabat negara maupun tamu dari negara luar," tegasnya. 

Kemudian dalam rangka gelar operasi, Rudi menjelaskan, BNPT bukan sebagai aparat penegak hukum. Badan ini melakukan monitoring dan pemetaan simulasi gelar jauh sebelum event tingkat nasional atau internasional dilaksanakan. 

"BNPT juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat atas bahaya radikalisme, meningkatkan ketahanan nasional. Seperti diskusi dan sosialisasi ke tengah masyarakat," katanya, Sabtu (21/9/24). 

Menurutnya, pemerintah selalu hadir dalam mencegah potensi radikalisme dan terorisme dengan menciptakan daya tangkal untuk menghadapi potensi ancaman radikalisme dan tindak pidana terorisme. 

"Untuk membentuk masyarakat yang bebas dari paham radikalisme perlu dimulai dari tempat tinggal, sekolah atau lokasi bekerja. Sehingga keberagaman tetap terjalin tanpa adanya potensi ancaman radikalisme di tanah air," tuturnya.