Presiden Joko Widodo Minta Tiga Hal ke Menteri ESDM, Apa Itu?

Selain hilirisasi, Presiden Joko Widodo juga menyoroti pentingnya meningkatkan produksi minyak dan gas dalam negeri. Ia menegaskan agar lifting minyak tidak boleh dibiarkan terus turun, karena hal tersebut akan meningkatkan impor dan menguras devisa negara.

"Begitu produksi turun, uang yang dikeluarkan kita besar sekali. Saya baru tadi siang juga mendengar Menteri Keuangan, ini lifting minyak kita enggak boleh dibiarkan turun terus seperti ini. Karena kalau kita hitung kelihatannya hanya kecil, turun 50 mboepd. Tetapi kalau dihitung ke uang, impor kita, impor minyak kita, import gas kita, itu ratusan triliun yang harus kita keluarkan. Artinya divisa kita hilang," ungkap Presiden.

Untuk itu, Presiden meminta badan usaha baik Pertamina, Badan Usaha Milik Negara, swasta maupun melalui kerja sama dengan pihak asing untuk berupaya meningkatkan lifting migas kita. "Semuanya dilakukan, jangan sampai lifting minyak kita, kita biarkan turun seberapa pun, seliter pun enggak boleh, harus naik, setiap tahun harus naik," tegasnya.

Baca Juga: Pertanian hingga Impor, Rachmat Gobel Ajukan Tiga Solusi untuk Atasi Deflasi

Terakhir, Presiden meminta Kementerian ESDM untuk memangkas perizinan lebih sederhana agar tidak membuat investor berpaling berinvestasi di Indonesia.

"Berkaitan dengan regulasi. Ini juga hati-hati. Regulasi harus mulai disederhanakan, mulai disimpelkan agar investasi datang ke negara kita, kesempatan kerja terbuka, kemudian eksplorasi bisa, semuanya ikut dan akhirnya, tadi kembali itu, lifting minyak dan gas kita menjadi naik," ujar Presiden.

"Tanpa penyederhanaan izin, tanpa membuat simpel regulasi yang kita miliki, sangat sulit kita bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain. Karena sekali lagi, ini saya sampaikan, ke depan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan negara kaya mengalahkan negara berkembang, tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat," tutup Presiden.