Komisi II DPR RI Dukung Program 100 Hari Kerja Kementerian ATR/BPN, Fokus Tuntaskan HGU

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan ada sembilan program kerja yang akan difokuskan kementeriannya guna menyelesaikan masalah pertanahan di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan dalam Program 100 Hari Kerja dalam Kabinet Merah Putih di depan Pimpinan dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara II, Rabu (30/10/2024).

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik dan mendukung sembilan program kerja yang dipaparkan oleh Nusron.

Baca Juga: Nusron: Masalah Perusahaan Sawit Tanpa HGU Rampung Desember Mendatang

"Komitmen kami Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI adalah menjadi bagian dari solusi atas segala masalah pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Jika bottleneck pada level regulasi undang-undang, maka kami akan bekerja sebaik mungkin untuk menghadirkan fast track legislation," kata Rifqi dalam keterangan tertulis dilansir dari Kementerian ATR/BPN, Kamis (31/11/2024).

Dia mengaku bahwa permasalahan pertanahan membutuhkan banyak bantuan dan kerja sama dari beberapa pihak seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Oleh sebab itu, dirinya mengajak semua pihak untuk menegakkan hukum di bidang pertanahan.

"Saya rasa penyelesaian ini isu kedaulatan nasional, seberapa mampu negara menegakkan hukum pertanahannya terhadap siapa pun di republik ini, tidak pandang bulu," jelas Rifqi.

Selain Rifqi, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra pun menyebut bahwa Kementerian ATR/BPN harus berfokus pada program penertiban Hak Guna Usaha (HGU).

Baca Juga: BP2MI Setelah Jadi Kementerian, Karding: Kewenangan Kita Meningkat

“Ini cukup menggambarkan bagaimana yang menjadi visi Prabowo-Gibran. Mudah-mudahan di ATR/BPN ini berhasil," ucapnya.

Dirinya berharap jika program-program tersebut nantinya semakin menumbuhkan ekonomi Indonesia.

"Kami titip betul sehingga lahan-lahan HGU ini bisa produktivitasnya makin meningkat, maka pasti pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa disumbangkan dari sisi pertanahan ini,” pungkas Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Dalam kesempatan ini Menteri Nusron hadir dengan didampingi oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Rapat kerja ini juga diikuti Wakil Ketua Komisi II DPR RI, yaitu Aria Bima, Dede Yusuf, Zulfikar Arse Sadikin, dan Bahtra, serta sejumlah anggota lainnya.