Bappebti Ungkap 5 Prioritas Dukung Swasembada Pangan, dari Bursa CPO hingga Tata Kelola SDM

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kasan, mengatakan bahwa pihaknya akan meninjau pengembangan bursa minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) untuk mendukung swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya, pengembangan Bursa CPO Indonesia tersebut bakal dilakukan dengan beberapa langkah di antaranya membentuk kontrak berjangka komoditas, penguatan kontrak berjangka multilateral berbasis komoditas, optimalisasi pemanfaatan SRG untuk menjaga ketersediaan pangan hingga penguatan sinergi sistem resi gudang (SRG) dan pasar lelang komoditas (PLK).

“Prioritas pertama Bappebti adalah swasembada pangan melalui pengembangan Bursa CPO Indonesia untuk perdagangan futures maupun perdagangan fisik,” ucap Kasan dilansir dari laman resmi Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kamis (5/12/2024).

Baca Juga: Inilah Alasan di Balik Naiknya Harga Referensi CPO

Prioritas kedua yakni swasembada energi termasuk energi baru dan terbarukan berbahan kelapa sawit (Biodiesel). Kasan menjelaskan prioritas ini bisa dijalankan di Bursa Berjangka melalui penguatan kontrak komoditas Renewable Energy Certificate (REC).

Sementara itu, prioritas ketiga yakni hilirisasi produk yang dijalankan melalui pengembangan kontrak berjangka untuk beberapa komoditas. Seperti nikel, lalu penguatan kontrak berjangka multilateral berbasis komoditas untuk timah di sistem futures, serta digitalisasi perdagangan emas secara fisik harus lebih dioptimalkan.

Baca Juga: CPOPC: Dialog Antar Akademisi Bisa Tangkal Isu Negatif Sawit

Sedangkan untuk prioritas keempat, pihaknya bakal melakukan penguatan pengawasan, penindakan, penegakan dan membentuk regulasi khusus melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), SRG, dan PLK, penguatan regulasi PBK, SRG, dan PLK, serta peningkatan inklusi dan literasi.

“Terakhir, prioritas kelima mencakup tata kelola pemerintahan dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Prioritas ini diimplementasikan melalui integrasi sistem layanan Bappebti, kerja sama Bappebti dengan otoritas dan bursa luar negeri, penguatan SDM, efisiensi kerja, dan pengelolaan APBN yang baik,” jelas dia.

Kasan menerangkan, semua program kerja tersebut telah dituangkan dalam arah kebijakan dan Rencana Strategis (Renstra) Bappebti 2025–2029 dan telah disusun secara cermat.

Semua itu, beber Kasan, akan menjadi pedoman bagi Bappebti dalam mewujudkan industri PBK yang adil, transparan, dan efisien.