DPR Tak Terima Pernyataan Menteri Ara yang Bilang Tak Punya Rumah Masuk Kategori Miskin

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda minta Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait tidak serampangan mengkategorikan orang yang tidak punya rumah masuk kategori miskin.

Terkadang orang memilih tidak punya rumah karena faktor kenyamanan bukan karena unsur ketidakmampuan.

"Kalangan Gen Z banyak yang memilih sewa apartemen di pusat kota karena faktor kenyamanan. Dekat dengan tempat kerja, dekat pusat hiburan. Lalu apakah mereka kita kategorikan mereka miskin,” ujar Syaiful, Kamis (19/12/2024). 

Huda mengatakan di kawasan pedesaan tidak sedikit warga yang memilih tidak membeli rumah dan tinggal satu atap bersama keluarga besar karena alasan klutural.

Padahal mereka memiliki pekerjaan tetap dan akses untuk memiliki rumah. “Kondisi mereka cukup mampu untuk membeli rumah masing-masing. Lalu apa ini dikategorikan miskin?,” katanya.

Dia menilai usulan untuk memasukkan rakyat yang belum memiliki rumah ke dalam kategori miskin, perlu kajian mendalam.

Selain itu juga harus ada kesepakatan bersama dari Bappenas, BPS maupun lembaga terkait untuk memasukkan klausul tidak punya rumah, sebagai indikator kemiskinan.

"Indikator kemiskinan yang dirujuk Bank Dunia, UNDP, IMF, hingga BPS umumnya terdiri dari dua unsur yakni moneter seperti pemasukan dan pengeluaran serta non monoter seperti akses layanan dasar. Jadi perlu kejelasan apakah tidak mempunyai rumah masuk unsur monoter atau nonmoneter untuk menjadi indikator kemiskinan,” katanya.

Meski demikian ia tetap mendukung penuh program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.