Papua Barat Daya Dapat 3.107 Rumah BSPS, Pemerintah Dorong Perbaikan Hunian dan Ekonomi Warga

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Provinsi Papua Barat Daya memperoleh alokasi 3.107 unit rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2026. Program ini ditargetkan selesai dalam tahun berjalan.

“Target kita diselesaikan dalam tahun ini,” ujar Maruarar saat berkunjung ke Kota Sorong, Sabtu.

Alokasi bantuan tersebut tersebar di enam kabupaten/kota, yakni Kota Sorong sebanyak 607 unit, serta Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten

Tambrauw yang masing-masing mendapatkan 500 unit.
Maruarar menyoroti peningkatan signifikan program BSPS di wilayah tersebut dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, bantuan yang diberikan hanya sekitar 40 unit, sementara pada 2026 meningkat tajam menjadi 3.107 unit.

Baca Juga: Gandeng BPKP, Menkeu Purbaya Curigai Kebocoran Restitusi Pajak Capai Rp360 Triliun

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan perbaikan sekitar 21 ribu rumah di enam provinsi di Tanah Papua melalui program bedah rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup sekitar 42 kabupaten/kota.

Menurut Maruarar, program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan hunian, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dengan bunga rendah.

“Selain BSPS, pemerintah juga meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dengan bunga rendah sebesar 0,5 persen untuk pinjaman di bawah Rp100 juta tanpa agunan,” jelasnya.
Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, agar dapat memperbaiki atau memiliki rumah sekaligus meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
“Jangan hanya membangun rumahnya, tetapi juga membangun ekonomi keluarganya,” kata Maruarar.
Ia menilai bahwa perbaikan rumah dalam skala besar akan memberikan efek berganda bagi perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan aktivitas usaha kecil dan industri bahan bangunan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perbankan, serta dukungan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mempercepat realisasi program.
Selain Papua Barat Daya, program serupa juga akan menyasar kawasan perbatasan Indonesia, seperti Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, serta Sulawesi Utara dengan Filipina, dengan target perbaikan sekitar 15 ribu rumah.