Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Produksi Gas Alam Stagnan, Indonesia Terancam Krisis Pupuk untuk Ketahanan Pangan

Produksi Gas Alam Stagnan, Indonesia Terancam Krisis Pupuk untuk Ketahanan Pangan Kredit Foto: Ist
Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia menghadapi ancaman krisis pupuk akibat stagnasi produksi gas alam. Hal ini disampaikan oleh Duta Energi Pertamina, Billy Mambrasar, dalam paparannya mengenai transisi energi dalam Program Sekolah Energi Berdikari bersama Pertamina di SMPN 5 Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (30/1/2025).

Billy menyoroti pentingnya ketersediaan gas alam sebagai bahan baku utama pupuk untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Saat ini, kebutuhan pupuk di Indonesia mencapai 24 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 14 juta ton. Akibatnya, Indonesia harus mengimpor 5,37 juta ton pupuk pada 2023.

“Dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Prabowo Subianto, Indonesia perlu menambah produksi pupuk dengan memanfaatkan gas alam nasional sebagai bahan bakunya secara maksimal, agar kita dapat meningkatkan kebutuhan pupuk dari suplai dalam negeri dan mengurangi impor,” ujar Billy.

Billy yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Youth Energy & Environment Council (YeC) menekankan bahwa pupuk menjadi komoditas vital bagi dua program utama Presiden Prabowo, yakni Food Estate dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua program ini akan meningkatkan kebutuhan produksi pertanian, yang berdampak langsung pada permintaan pupuk.

Baca Juga: Zalim Terhadap Petani, Mentan Akan Hukum Berat Distributor Pupuk Nakal

Kota Bontang, sebagai penghasil sekitar 31% dari total produksi gas alam nasional, memiliki peran strategis dalam produksi pupuk. Pasalnya, industri pupuk adalah konsumen terbesar gas bumi domestik, dengan 12,39% dari total produksi gas digunakan untuk sektor ini. Bahkan, hingga 58,48% dari total biaya produksi pupuk dialokasikan untuk pembelian gas.

Billy yang pernah bekerja sebagai insinyur di perusahaan migas asal Inggris, BP, selama 10 tahun, memperingatkan bahwa jika pasokan gas tidak diperkuat oleh pemerintah, Indonesia akan mengalami krisis pupuk yang serius.

“Krisis pupuk akan terjadi apabila solusi strategis tidak dilakukan. Di tahun 2024 saja, Indonesia masih kekurangan 3,4 juta ton subsidi pupuk, di mana APBN telah mengalokasikan Rp 40,68 triliun untuk subsidi 7,3 juta ton dari total kebutuhan 10,7 juta ton. Ini masih belum mencukupi kebutuhan nasional. Dan yang perlu diingat, kebutuhan pangan, pupuk, dan energi akan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi,” jelasnya.

Baca Juga: Jadi Kunci Swasembada Pangan Nasional, Kebijakan HGBT untuk Pupuk Harus Dilanjutkan

Billy mendesak pemerintah untuk segera menerapkan strategi nasional guna meningkatkan eksplorasi dan produksi gas alam.

“Pemerintah harus mengeluarkan strategi nasional untuk meningkatkan eksplorasi dan penambahan gas alam di Indonesia, seperti mengeluarkan kebijakan nasional yang memberikan insentif kepada pelaku usaha di sektor gas untuk dapat melakukan eksplorasi dan produksi,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa Kementerian ESDM dan SKK Migas perlu memberikan keleluasaan akses informasi dan data awal potensi migas di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menarik investasi dari mitra swasta internasional dalam pengembangan lapangan gas alam domestik.

Menurut Billy, impor gas alam harus menjadi opsi terakhir, sementara prioritas utama adalah meningkatkan produksi dalam negeri untuk mengurangi beban APBN dalam subsidi pupuk.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: