Imbas Efisiensi Anggaran, Bagaimana Nasib BUMN Karya Selanjutnya?

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, menilai jika efisiensi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L) akan secara langsung menurunkan kontribusi BUMN karya, khususnya dalam serapan tenaga kerja sekaligus berpotensi memicu naiknya inflasi.

Menurut dia, hal tersebut menjadi pengingat bahwa selama ini sektor yang menyerap tenaga kerja cukup banyak yakni sektor infrastruktur, serta menjadi salah satu faktor berkurangnya biaya distribusi yang menahan inflasi.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau bisnis development karyanya berkurang, otomatis di industri pendukung maupun penyerapan tenaga kerja juga pasti akan terpengaruh. Artinya bahwa kemudian jumlah pihak yang nanti kemudian harus mengalami pemutusan hubungan kerja juga pasti akan meningkat," kata Toto dalam pernyataan di Jakarta, Senin, (17/2/2025).

Baca Juga: Dividen BUMN Rp300 Triliun, Prabowo Gelontorkan Rp200 Triliun untuk Danantara!

Efisiensi yang dilakukan, sebutnya, juga berpotensi untuk menaikkan inflasi serta memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri lantaran pemeliharaan jalan yang selama ini dilakukan oleh BUMN karya sudah banyak yang berkurang.

Di sisi lain, masyarakat yang bekerja di sektor infrastruktur juga mulai menurun daya belinya.

Hal tersebut, kata Toto, disebbakan oleh share market dari perusahaan plat merah yang bergerak di bidang infrastruktur yang mana 80% pendapatannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kaitannya dengan soal penurunan aktivitas ekonomi, kaitannya dengan soal pengurangan berapa jumlah tenaga kerja yang kemudian akan kehilangan pekerjaan dan spill over-nya ke bawah nanti akan jadi kayak seperti apa. Karena kalau kehilangan daya beli itu kemudian terjadi, ekonomi juga jadi tidak tumbuh," ucapnya.

Senada, Pengamat Infrastruktur dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai bahwa efisiensi yang dilakukan di sektor infrastruktur bisa mengurangi penyerapan tenaga kerja serta memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Dengan banyaknya anggaran yang dipangkas, sebutnya, maka banyak proyek infrastruktur di Indonesia menjadi tidak terpelihara dengan baik serta membuat serapan angkatan kerja baru dari bidang perencanaan maupun konstruksi berkurang.

"Itu berarti potensi pasar lapangan kerja di bidang desain dan perencanaan itu juga akan mengalami efisiensi. Sementara di bidang konstruksi juga akan mengalami pengurangan lapangan kerja," tuturnya.

Baca Juga: Prabowo Ungkap Dividen BUMN Bakal Capai Rp300 Triliun di 2025

Maka dari itu, untuk menyiasati prediksi tersebut, Yayat meminta kepada pemerintah untuk mengkaji dampak kebijakan ini supaya tidak terlalu memengaruhi perekonomian, atau memberikan skema khusus bagi BUMN karya sehingga tidak menurunkan kontribusinya.

Berbeda dengan Yayat, Toto menyarankan BUMN karya harus mulai membiasakan diri untuk melakukan diversifikasi pasar agar tidak terlalu bertumpu pada anggaran dari pemerintah.

Sebagai informasi, perihal efisiensi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Presiden Prabowo Subianto dalam Inpres tersebut meminta untuk mengencangkan sabuk penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Sementara, untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun

Lebih lanjut, surat tersebut juga melampirkan sebanyak 16 aspek yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.

Hal itu pun membuat setiap K/L harus segera merevisi anggarannya sesuai dengan persentase pemangkasan yang telah ditentukan di surat nomor S-37/MK.02/2025 tersebut. Setelah itu, usulan revisi anggaran setiap K/L itu diserahkan ke DPR untuk disetujui, dan diserahkan kembali ke Kementerian Keuangan setidaknya paling lambat pada 14 Februari 2025.