Kejagung Ungkap Korupsi Minyak, Kementerian BUMN Bilang Begini

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merespon kasus korupsi yang menjerat beberapa pimpinan perusahaan subholding PT Pertamina (Persero) terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam rentang tahun 2018-2023.

Juru Bicara Kementerian BUMN, Putri Violla menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Pertamina.

"Kementerian BUMN sejauh ini terus berkomunikasi dengna Pertamina. Maaf kita belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut," ujarnya saat ditemui dalam acara konferensi pers kesiapan Idul Fitri 1446 Hijriah, di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (25/2/2025).

Baca Juga: 7 Orang Ditetapkan Sebagai Terangka Korupsi Minyak Mentah, Pertamina Buka Suara

Sedangkan dengan Kejaksaan Agung, Violla menyebut pihaknya belum menjalin komunikasi soal kasus yang menjerat pimpinan perusahaan pelat merah tersebut.

"Sejauh ini komunikasi yang terjalin baru dengan Pertamina-nya, belum dengan Kejagung. Nanti kalau sudah dapat informasi lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, kita akan berikan informasinya," tegas Putri Violla.

Baca Juga: Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Korupsi Minyak Mentah, Negara Rugi Rp 197 T

Sebagaimana diketahui, ada dua direktur utama subholding PT Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Senin (24/2) malam, yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi.

Selain itu, ada dua pejabat anak usaha Pertamina lain yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Sani Dinar Saifuddin sebagai Direktur Feedstock and Product Optimation PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT KPI. 

Sementara dari pihak swasta, terdapat nama Muhammad Keery Andrianto Riza sebagai Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim, hingga Gading Ramadan Joede sebaga Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.