Buntut Korupsi Pertalite Harga Pertamax, DPR Akan Panggil Bos BUMN dan Pertamina

Komisi VI DPR berencana memanggil PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan penjelasan terkait kasus yang beberapa hari ini viral, yakni Pertamax yang aslinya Pertalite dan jadi bahan korupsi oleh sejumlah petinggi di anak usaha Pertamina.

Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim menilai Pertamina sudah masuk menjadi bagian dari super holding Danantara. Untuk itu, perlu pembenahan yang serius terutama dalam hal tata kelola dan profesionalitas serta upaya pencegahan perilaku koruptif.

"Ini harus menjadi momentum pembenahan dari Pertamina secara menyeluruh. Apalagi Pertamina termasuk aset unggulan dari Danantara,” katanya.

Dia juga menekankan bahwa kasus ini harus segera ditangani agar tidak berdampak lebih luas pada kinerja Pertamina dan pendapatan negara.

Ia menyarankan agar dilakukan transparansi dalam pengelolaan perusahaan serta pengawasan yang lebih ketat dari hulu hingga hilir untuk mencegah terulangnya praktik manipulasi data di masa depan. 

"Kasus ini menjadi sorotan serius mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dan implikasinya terhadap kepercayaan publik terhadap Pertamina. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang komprehensif diharapkan dapat memulihkan integritas perusahaan serta mencegah terulangnya skandal serupa di masa depan,” katanya. 

Ia juga meminta pemerintah perlu meluruskan isu simpang siur di masyarakat mengenai perbedaan kadar RON antara Pertalite dan Pertamax.

Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina sebagai perusahaan milik negara.

"Publik ini marah karena ada informasi jika Pertamax yang mereka beli ternyata Ron-nya cuma 90 atau setara Pertalite. Mereka merasa tertipu dan bisa menjadi tidak percaya ke SPBU Pertamina lagi. Jadi harus diluruskan disertai dengan bukti-bukti valid,” katanya.