Dukung Konservasi dan Pangan di Tengah Efisiensi, Ini Inovasi Pendanaan KKP

Dalam mendukung program konservasi laut dan ketahanan pangan nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengembangkan strategi inovatif.

Salah satu strategi inovatif tersebut adalah melalui Impact Bond Perikanan Skala Kecil, sebuah skema pendanaan berbasis hasil (outcome-based financing) yang melibatkan investor swasta untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mencapai target konservasi dan ketahanan pangan nasional.

Baca Juga: Inisiasi Sinergi, KKP Susun Kebijakan Kawasan Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kusdiantoro, menegaskan pentingnya diversifikasi skema pendanaan guna memastikan keberlanjutan pengelolaan ekosistem laut Indonesia.  

"Adanya kebijakan efisiensi anggaran menuntut kita untuk lebih kreatif melakukan kolaborasi dan berinovasi dalam menjalankan program termasuk mengembangkan sumber pendanaan alternatif dalam mengelola kawasan konservasi," tegasnya, dikutip dari siaran pers KKP, Selasa (4/3).

Pendanaan inovatif seperti Impact Bond menurut Kusdiantoro memungkinkan investasi yang lebih terarah untuk mendorong praktik perikanan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta melestarikan sumber daya laut. 

Konservasi ekosistem laut memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi, keberlanjutan stok ikan komersial, serta mitigasi perubahan iklim. 

Namun, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan stok ikan, dan dampak aktivitas manusia menuntut langkah-langkah konservasi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.  

Saat ini, KKP menargetkan perlindungan 30% wilayah laut Indonesia sebagai kawasan konservasi dan Other Effective Area-Based Conservation Measure (OECM) hingga 2045. 

Dengan luas kawasan konservasi yang telah mencapai 29,9 juta hektar, KKP bersama mitra menyusun rencana ekspansi hingga 97,5 juta hektar, serta menambah 10 juta hektar wilayah non-kawasan konservasi sebagai bagian dari OECM.