Ketua Masuk Kepengurusan Danantara, KPK Pastikan Jaga Independensi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim jika tidak akan terjadi konflik kepentingan meskipun kini tergabung dalam kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Tessa Mahardhika Sugiator selaku Juru Bicara KPK mengungkapkan untuk menanggapi keikutsertaan lembaga anti rasuah tersebut dalam Komite Pengawasan dan Akuntabilitas BPI Danantara. Ia memastikan bahwa independensi KPK dalam penegakan hukum tetap akan dijaga sepenuhnya.

“KPK memastikan bahwa independensi KPK dalam penegakan hukum akan tetap terjaga dengan baik,” ujar Tessa dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Baca Juga: INDEF: Struktur Danantara Terlalu Gemuk, Berisiko Hambat Pengambilan Keputusan

Tessa menambahkan apabila di kemudian hari terjadi persoalan hukum yang melibatkan BPI Danantara, maka pihaknya akan bersikap professional, objektif, dan transparan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk dari dalam struktur kepengurusan lembaga tersebut.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa KPK berkomitmen dalam mendukung upaya pembangunan nasional dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik. Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap BPI Danantara, KPK akan bekerja sama dengan sejumlah institusi, seperti PPATK, BPKP, BPK, Polri, dan Kejaksaan Agung.

“Kami akan terus mengevaluasi efektivitas keterlibatan KPK agar dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan,” tuturnya.

Sebagaimana informasi, struktur lengkap kepengurusan BPI Danantara diumumkan pada Senin, 24 Maret 2025, di Jakarta oleh CEO Rosan Perkasa Roeslani. Dalam susunan tersebut, Ketua KPK tercatat sebagai salah satu anggota Komite Pengawasan dan Akuntabilitas.