Komisi VI DPR RI Kunjungi Perusahaan BUMN, Ini Kata Bos SGN

Pelaksanaan anggaran dan investasi negara, khususnya di sektor-sektor strategis yang berperan besar dalam perekonomian nasional. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mulai menyoroti beberapa perusahaan plat merah (BUMN) salah satunya PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) di Surabaya sebagai perusahaan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di sektor perkebunan. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo menegaskan bahwa keberadaan BUMN di sektor perkebunan, kehutanan, dan infrastruktur transportasi darat harus mampu memberi kontribusi nyata, tidak hanya terhadap negara tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan dan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas. Ekosistem BUMN adalah mitra strategis negara dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Eko dalam kunjungan di Surabaya kemarin.

Baca Juga: PTPN I Dukung Polri Ungkap Dugaan Korupsi PG Asembagoes

Menanggapi kunjungan anggota DPRI RI Direktur Utama Holding PTPN Mohammad Abdul Ghani, menjelaskan, bahwa transformasi besar yang dilakukan PTPN Group telah menunjukkan hasil signifikan. Transformasi ini dilakukan melalui integrasi struktur menjadi entitas holding dan tiga subholding sebagaimana tertuang dalam Permenko No. 21 Tahun 2022 dan Perpres No. 40 Tahun 2023.

“Tahun 2024, PTPN Group berhasil mencatatkan laba sebesar Rp 3,26 triliun, dengan komoditas utama seperti sawit dan tebu menjadi penyumbang keuntungan terbesar,” jelas Ghani.

Komitmen PTPN dalam mendukung program Swasembada Gula Konsumsi 2027 juga menjadi sorotan. Saat ini, PT SGN mengelola empat dari sepuluh pabrik gula dengan rendemen tertinggi di Indonesia, yaitu PG Modjopanggoong, PG Pradjekan, PG Ngadiredjo, dan PG Wonolangan.

Sementara itu Direktur Utama PT SGN, Mahmudi, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan produksi gula tahun 2025 mencapai 1,01 juta ton, dengan produktivitas tebu rata-rata sebesar 73,24 ton per hektar. Untuk mewujudkan target tersebut, SGN menjalankan berbagai program strategis mulai dari percepatan bongkar ratoon, penataan organisasi petani tebu, digitalisasi ekosistem tebu rakyat, hingga pelepasan varietas unggul baru. SGN juga meluncurkan program inkubasi “Agripreneur Tebu” sebagai bagian dari penguatan kapasitas petani dan regenerasi pelaku usaha sektor tebu. 

“SGN juga melakukan kolaborasi salah satunya dengan pihak Perhutani melalui program Agroforestry untuk penambahan luas areal tanam tebu,” tambah Mahmudi.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, mengapresiasi capaian dan transformasi yang telah dilakukan oleh PTPN Group. Ia menekankan pentingnya kesinambungan inovasi dalam pengembangan industri berbasis komoditas perkebunan, terutama untuk menunjang energi baru terbarukan.

Baca Juga: PTPN I Tegaskan Komitmen Hijau, Lestarikan Alam Agrowisata Gunung Mas

"Kami mendukung penuh langkah PTPN dalam mengembangkan bioetanol dari tebu serta diversifikasi produk sawit menjadi biogas, bioenergy, biodiesel, hingga sustainable aviation fuel (SAF). Ini adalah masa depan industri hijau yang harus kita bangun bersama,” ungkap Anggia.

Seluruh arah kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) 2025–2029, yang berfokus pada digital sustainability and growth. Komisi VI DPR RI berharap agar upaya ini mampu mempercepat terwujudnya kemandirian pangan nasional, khususnya swasembada gula, dan secara bertahap menghentikan ketergantungan terhadap impor.

Komisi VI juga menegaskan, pentingnya konsistensi dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), baik di lingkungan internal perusahaan maupun eksternal, guna menciptakan tata kelola yang akuntabel dan berdaya saing global.