Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, CT Sarankan Begini

Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, CT Sarankan Begini Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor serta membuka lebar keran impor mulai menuai tanggapan dari kalangan pengusaha.

Chairman CT Corp, Chairul Tanjung (CT), buka suara terkait hal tersebut. Dia menilai jika rencana Prabowo masih membutuhkan kajian serius serta implementasi yang terstruktur.

Menurutnya, penghapusan kuota impor tidak serta merta bisa dilakukan secara sembarangan. Maka dari itu, dia menyarankan agar pemerintah membentuk sebuah tim khusus yang bertugas mengidentifikasi komoditas apa saja yang layak dibebaskan dari sistem kuota.

Baca Juga: Sudaryono Tegaskan Rencana Hapus Kuota Impor Tak Akan Rugikan Petani

Lebih lanjut, sistem tarif bisa digunakan sebagai pengganti untuk tetap menjaga keberlanjutan kebutuhan masyarakat sekaligus melindungi produksi dalam negeri.

“Harus ada tim yang menggarap apa sebenarnya kuota-kuota ini bisa dihapuskan, diganti dengan sistem tarif yang memastikan bahwa produksi dalam negeri terjaga tapi kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” kata CT dalam acara The Yudhoyono Institute, Minggu (13/4/2025).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya menyuarakan keinginannya untuk menghapus kuota impor serta persetujuan teknis alias pertek yang selama ini dianggap hanya menghambat dunia usaha.

Dalam acara Sarasehan Ekonomi di Jakarta, Selasa (8/4/2025) lalu, Prabowo bahkan menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi kuota-kuota dan semua bentuk pertek harus seizin Presiden langsung.

"Siapa mau impor daging, silakan! Siapa saja boleh impor. Mau impor apa? Silakan! Buka saja keran impor. Rakyat kita pintar kok," ucap Prabowo lantang.

Baca Juga: Kuota Impor Dihapus, APPDI Harap Aturan Teknis Segera Direvisi

Tak hanya itu, dia juga mengkritik sistem pertek yang dinilai lebih “galak” dari peraturan presiden itu sendiri. Ia menyebut praktik kuota yang hanya menunjuk perusahaan tertentu sebagai bentuk ketidakadilan yang harus diakhiri.

Kemudian, Prabowo juga menanggapi kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebagai momentum perbaikan. Ia menilai tekanan dari AS, terutama di bawah pemerintahan Donald Trump, justru bisa membuat Indonesia lebih efisien dan tidak manja

“Dia (Trump) maksa kita supaya ramping, efisien. Jadi ini benar-benar kesempatan bagi Indonesia,” ujar Prabowo.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Uswah Hasanah
Editor: Fajar Sulaiman

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: