Sudaryono Tegaskan Rencana Hapus Kuota Impor Tak Akan Rugikan Petani

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menegaskan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor komoditas bukanlah sinyal pembukaan keran impor besar-besaran. Alih-alih demikian, langkah tersebut menurut Mas Dar, sapaan akrabnya, justru bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil serta mengikis praktik monopoli.

Sudaryono menilai jika kebijakan tersebut tetap mengutamakan perlindungan terhadap produksi dalam negeri, khususnya di sektor pertanian. Oleh sebab itu, dia menepis kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan melemahkan industri lokal.

Baca Juga: Lakukan Kunjungan ke Indonesia, Menteri Arab Saudi Perkuat Kemitraan Kerajaan Arab Saudi dan Indonesia

“Bukan berarti semua komoditas akan diimpor. Produksi dalam negeri tetap jadi prioritas. Ini soal keadilan, soal efisiensi,” kata Sudaryono, dikutip Minggu, (13/4/2025).

Dia memberi contoh jika industri membutuhkan daging beku, maka industri tersebut bisa langsung mengimpor tanpa harus melalui sistem kuota yang selama ini hanya dinikmati oleh segelintir pemain saja. Dia menjelaskan jika sistem kuota menurutnya kerap melahirkan ketimpangan lantaran hanya memberikan hak khusus pada beberapa pihak tertentu.

“Yang kita hapus itu bukan kontrol pemerintah, tapi sistem kuota yang dimonopoli. Kalau sudah ada neraca komoditas, semua pelaku usaha bisa ikut. Tidak ada lagi yang pegang kendali sendiri-sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa penghapusan kuota justru akan membuka ruang bagi persaingan sehat dan transparan dalam perdagangan pangan. Imbas positifnya, harga komoditas seperti daging berpotensi turun karena akses impor menjadi lebih terbuka.

“Kalau harga impor lebih murah, tentu harga jual ke masyarakat juga akan lebih terjangkau. Yang untung siapa? Ya, rakyat,” tambahnya.

Kendati membuka ruang impor secara luas, Mas Dar mengaku jika pemerintah tetap berkomitmen terhadap misi besar yakni mewujudkan swasembada pangan serta energi nasional. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap petani dan pelaku usaha dalam negeri tetap jadi fondasi utama kebijakan pangan nasional.