RI Optimis Mampu Capai Target Ekonomi 8% dan Transisi Energi dengan Dukungan Inggris dkk

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan audiensi dengan Delegasi Pemerintah Inggris yang dipimpin oleh H.E. Kerry McCarthy MP Minister for Climate membahas transisi energi berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP), pembangunan ekonomi hijau inklusif, serta reformasi struktural Indonesia dalam proses aksesi ke OECD pada Kamis (17/4/2025).

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, daam sambutannya, menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Airlangga Ungkap Target Indonesia dalam Negosiasi Tarif AS

Hal tersebut tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan target pertumbuhan 8% secara nasional.

Kemenko Bidang Perekonomian telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. 

Satuan tugas tersebut memiliki empat kelompok kerja utama, yakni transisi energi dan dekarbonisasi hulu, industri hijau dan dekarbonisasi hilir, pembiayaan dan investasi, serta transisi yang adil (just transition).

Salah satu proyek konkret adalah pembiayaan senilai USD1,2 juta dari konsorsium Standard Chartered kepada ACWA Power untuk proyek PLTS 60 MW di Saguling, yang akan ditandatangani pekan depan. 

Selain itu, dukungan BP dalam pengembangan teknologi rendah karbon melalui CCS dan CCUS di proyek Tangguh menjadi tonggak penting bagi dekarbonisasi industri.

Selain itu, dibahas pula reformasi struktural di sektor energi, fiskal, dan investasi sebagai bagian dari proses aksesi Indonesia ke OECD. Pemerintah Indonesia berharap dukungan dari Inggris sebagai negara anggota OECD dalam memperkuat posisi Indonesia di forum tersebut.

Selanjutnya, Deputi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Wilayah Rachmat Kaimuddin menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan investasi besar untuk mendukung pengembangan sumber energi bersih. 

Sejalan dengan komitmen untuk transisi energi, Pemerintah tengah menyusun regulasi yang membatasi penggunaan pembangkit berbasis batubara atau energi fosil, kecuali untuk proyek yang telah memiliki kontrak.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi juga menegaskan bahwa proses dekarbonisasi menjadi bagian penting dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dimana mencakup target pengembangan pembangkit energi terbarukan sebesar 41 GW dalam 10 tahun ke depan. 

Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik (EV), termasuk pembebasan bea masuk impor komponen dengan syarat minimal produksi tertentu.

Ke depan, Pemerintah juga akan fokus pada pengembangan energi dari limbah (waste-to-energy) serta energi nuklir yang telah mulai dipertimbangkan dalam revisi RUPTL. 

Selain itu, Indonesia terus mendorong pemanfaatan sumber daya alam nasional, termasuk penguatan proyek CCS di Tangguh, sebagai bagian dari strategi transisi berkelanjutan.