Tak Mau Ketergantungan Pajak, Pramono Bawa Bank DKI dan PAM Jaya IPO dan Bentuk Jakarta Collaboration Fund
Kredit Foto: Uswah Hasanah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan langkah strategis dalam mengubah pendekatan pendanaan pembangunan kota dengan membentuk Jakarta Collaboration Fund dan mendorong penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) bagi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Upaya ini dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan konvensional seperti pajak dan retribusi daerah.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya inovasi dalam menjawab tantangan pendanaan jangka panjang. Ia menyatakan bahwa saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta masih sangat tergantung pada pajak dan dividen, yang dinilai tidak cukup untuk menopang ambisi pembangunan kota global.
“Salah satu kelemahan kita adalah terlalu bergantung pada pajak dan retribusi. Maka harus ada cara berpikir baru untuk mendapatkan funding bagi Jakarta,” ujar Pramono dalam pidatonya, dalam acara Jakinvest: Unlocking Investment for Jakarta's Transformation to Top #50 Global City (2030) yang digelar Selasa (27/5/2025).
Baca Juga: IPO Bank DKI yang Digaungkan Pramono Masih Sebatas Wacana, Ini Kata OJK
Sebagai langkah awal, Jakarta Collaboration Fund akan menjadi skema yang terbuka bagi sektor swasta, lembaga filantropi, dan investor global untuk berkolaborasi dalam pembangunan kota. Pendekatan ini mengadaptasi model Ina Funding yang diterapkan pemerintah pusat, dan pernah disusun oleh Pramono saat masih menjabat sebagai pejabat tinggi nasional.
Selain pembiayaan alternatif, Pemprov DKI juga menyiapkan dua BUMD strategis untuk melantai di bursa saham: PAM JAYA dan Bank DKI. PAM JAYA dinilai memiliki prospek cerah dengan jumlah pelanggan yang telah menembus angka dua juta dan target cakupan layanan air bersih mencapai 100 persen pada 2029.
"Pelanggannya di atas 2 juta ini kan captive, besar banget," kata Pramono. Ia optimistis IPO PAM JAYA dapat menghasilkan valuasi tinggi, bahkan melebihi saham yang selama ini ramai diperdagangkan di bursa.
Dalam konteks penguatan tata kelola BUMD, Bank DKI juga tengah dipersiapkan untuk IPO. Pemprov DKI telah menunjuk jajaran direksi baru dengan proses seleksi yang ketat, melibatkan lembaga intelijen dan otoritas pengawasan keuangan guna memastikan transparansi dan integritas calon pemimpin perusahaan.
Pramono menegaskan bahwa transformasi ini bukan semata-mata pencitraan, melainkan bagian dari upaya besar menjadikan Jakarta sebagai kota global yang andal secara finansial.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Uswah Hasanah
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait:
Advertisement