Ketua BKK-PII Sripeni Inten Minta Pemerintahan Prabowo Lindungi Industri Kimia dari Gelombang Impor

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diminta untuk lebih serius melindungi dan menghidupkan industri nasional, khususnya di sektor strategis seperti kimia dan petrokimia.

Ketua Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia (BKK-PII), Sripeni Inten Cahyani, mengatakan saat ini diperlukan kebijakan jangka pendek untuk melindungi industri eksiting agar mampu bertahan dan tumbuh sehingga menghindarkan PHK karyawan yang akan berdampak pada menurunnya kemampuan konsumsi masyarakat.

Selain itu, imbuhnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa dilepaskan dari kontribusi sektor industri hulu dan hilir yang kuat dan mandiri, khususnya industri kimia serta kemampuan komsumsi masyarakat.

"Diharapkan dukungan pemerintah agar industri eksisting mampu melakukan upgrade teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan sehingga meningkatkan daya saing produksinya secara global serta meningkatkan kapasitas produksinya," terangnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (31/5/2025).

Bahkan, tak jarang industri yang sudah berjalan justru "dimatikan" seperti yang terjadi pada industri tekstil. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekosistem lengkap selain India dan China. Namun di sisi lain, industri baru yang belum terbukti kapasitas dan keberlanjutannya justru diberi karpet merah.

"Pak Prabowo punya cita-cita mulia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dan swasembada nasional tapi itu tidak akan tercapai kalau industrinya tidak hidup. Jangan sampai yang sudah hidup malah dimatikan, sementara yang baru malah dikasih karpet merah," ujarnya.

Lebih lanjut, Sripeni menyoroti bahaya laten dari praktik impor yang dibiarkan tanpa kontrol. Masuknya barang-barang impor, terutama yang berasal dari jalur tidak resmi atau dengan harga dumping menjadi ancaman serius bagi kelangsungan industri dalam negeri.

Baca Juga: Pabrik API Rp650 M Dibangun di Cikarang, Indonesia Kurangi Ketergantungan Impor Obat

Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya menggerus daya saing, tetapi juga membuat Indonesia semakin tergantung pada produk luar. Oleh karena itu, rencana pemerintah untuk menaikkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk partially oriented yarn-drawn textured yarn (POY-DTY) adalah langkah tepat.

"Kalau impor terus dibiarkan tanpa kontrol, industri lokal akan mati. Dan kalau industri ini mati, masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, tidak punya pilihan. Mereka kehilangan sumber penghidupan. Di sisi lain, orang-orang berpendidikan tinggi pun akan kehilangan prospek kerja," jelasnya.

Ia menekankan, produksi lokal yang kuat akan mendorong proyek-proyek industri seperti pabrik petrokimia dan kilang untuk naik status dari tahap perencanaan atau penjajakan awal (prometer) menjadi komersial. Jika sudah mencapai tahap ini, proyek tersebut mulai memberikan dampak nyata pada ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, hingga pengurangan defisit neraca perdagangan.

"Kalau produksi jalan, statusnya akan berubah dari prometer ke komersial. Artinya, proyek mulai berjalan dan berdampak pada perekonomian. Kalau tidak dijaga, proyek besar seperti kilang dan pabrik petrokimia yang menjadi bagian dari agenda strategis pemerintahan Pak Prabowo (membangun kilang minyak terbesar) bisa terancam," tambahnya.

Tentu secara paralel, pemerintah juga didorong untuk mengajak investor baru yang bisa memperkuat rantai nilai industri nasional. Ini termasuk investasi di sektor hilirisasi industri kimia berbasis sawit, mineral, dan migas dengan tujuan utama substitusi impor serta menghasilkan produk-produk bernilai tambah untuk kebutuhan rantai pasok industri lanjutan.

Sripeni pun menyebut bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebenarnya telah menunjukkan komitmen dengan mendukung pengendalian impor ilegal dan mendorong penerapan instrumen perlindungan seperti safeguard dan antidumping. Bahkan, langkah administratif sudah dilakukan dengan menyurati Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar langkah-langkah tersebut diimplementasikan lebih efektif.

Namun, menurutnya, dukungan semacam itu harus ditindaklanjuti dengan kebijakan tegas dan koordinasi lintas kementerian agar industri nasional tidak hanya bertahan, tetapi bisa tumbuh dan bersaing secara global.

Baca Juga: Trump Terapkan Tarif Impor Baja dan Alumunium Jadi 50 Persen!

"Kami dari kalangan profesional dan teknokrat sangat concern terhadap pentingnya menjaga industri kimia dan petrokimia nasional. Ini bukan industri biasa. Ini sektor strategis yang menyerap tenaga kerja terdidik, menopang kedaulatan energi, dan menjadi fondasi ekonomi nasional," tegas Sripeni.

Ia menutup dengan seruan kepada seluruh pemangku kebijakan agar bersinergi dalam menjaga keberlangsungan industri nasional. Tanpa proteksi yang memadai dan kebijakan yang berpihak, menurutnya, cita-cita besar seperti swasembada energi dan pertumbuhan ekonomi tinggi hanya akan menjadi angan-angan.

"Kalau tidak ada keberpihakan, maka kita akan selamanya menjadi pasar, bukan produsen. Ini soal kedaulatan, bukan sekadar ekonomi," tutupnya.